Dapat Tambahan Rp10 Triliun, Menkop Ungkap Fokus Penyaluran LPDB-KUMKM

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menekankan pentingnya fokus penyaluran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk kegiatan produktif di sektor riil dalam Rapat Kerja dengan jajaran direksi LPDB-KUMKM, di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Dengan dana yang disalurkan untuk kegiatan produktif di sektor riil harus memberikan daya ungkit perekonomian nasional. "Khususnya, kegiatan ekonomi ekstraktif dan kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah," kata Menkop, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Senin (13/1).

Baca Juga: Jadikan Eropa Role Model, Ini Upaya Kemenkop Dukung Koperasi Masuk Sektor Industri

Menkop mengungkapkan hal itu berkaitan dengan rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengamanatkan Kemenkop melalui LPDB-KUMKM mengelola tambahan dana bergulir sebesar Rp10 triliun.

Kedua, lanjut Menkop, penyaluran dana bergulir harus diseleraskan dengan kebutuhan program kedeputian, sehingga tidak terjadi duplikasi kegiatan. "Pemanfaatan anggaran harus dilakukan secara efektif dan optimal," kata Menkop Budi Arie.

Langkah ketiga, pengelolaan dana bergulir harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme pengawasan yang komprehensif. "Jika ada mekanisme yang belum jelas, maka harus diperjelas. Jangan berasumsi," ucap Menkop Budi Arie.

Caranya, kata Menkop, ajak diskusi Inspektorat Kemenkop, gandeng auditor internal pemerintah, atau pihak lain, untuk memberikan masukan yang independen jika diperlukan.

Dalam kesempatan itu, Menkop Budi Arie juga menekankan pentingnya menyelaraskan beberapa hal secara lintas kedeputian, termasuk LPDB. "Saya berharap SesKemenkop dan seluruh deputi segera melakukan pemetaan program sesuai sesuai skala prioritas berdasarkan nilai strategis, kompleksitas program, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam waktu dekat, hingga menyusun rencana pelaksanaannya."