- Home
- /
- New Economy
- /
- Energi
Melalui Strategi Ini, Pemerintah Kikis Persepsi Hilirisasi Untungkan Pihak Asing

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggelar rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Bahlil yang merupakan Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi mengungkapkan pelibatan lembaga keuangan dalam negeri menjadi strategi penting untuk mendukung kebijakan hilirisasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Dorong Kemandirian Ekonomi, Bahlil Ajak Bank Lokal Danai Proyek Hilirisasi
"Arahan Presiden sangat jelas. Kami akan merumuskan pola pembiayaan yang melibatkan institusi keuangan domestik. Dengan begitu, persepsi bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan pihak asing perlahan akan terkikis," tegas Bahlil, dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM, Senin (20/1).
Bahlil menambahkan bahwa keterlibatan institusi keuangan domestik dapat menjadi peluang besar untuk memperkuat sektor keuangan nasional sekaligus mendorong kemandirian ekonomi.
Upaya ini sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang menekankan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
"Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi. Kementerian ESDM akan menjadi posko untuk kami bekerja kurang lebih lima tahun sampai dengan menunggu arahan selanjutnya dari Presiden," ujar Bahlil.
Selain mengurangi ketergantungan pada pihak asing, pemerintah melalui Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi juga memetakan peluang strategis di sektor energi untuk melibatkan lebih banyak pelaku industri dalam negeri. Salah satu fokus utama adalah mempercepat penggunaan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO). "Saat ini sudah mencapai B40, dan pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi B50 sesuai arahan Presiden," katanya.
Guna mendukung target tersebut, Bahlil menekankan bahwa proses pencampuran dan pengadaan bahan baku seperti CPO, metanol, dan etanol harus dilakukan di dalam negeri.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Tag Terkait:
Advertisement