Gelar Diskusi Publik, Universitas Paramadina dan LP3ES Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo di Bidang Politik dan Pemberantasan Korupsi

Universitas Paramadina bekerja sama dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menggelar diskusi publik secara daring bertajuk “Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo Bidang Politik dan Pemberantasan Korupsi” pada Kamis, 23 Januari 2025.
Diskusi ini dihadiri oleh berbagai akademisi dan pakar dengan sambutan pembukaan dari Prof. Dr. Didik J. Rachbini selaku Rektor Universitas Paramadina.
Tiga narasumber utama hadir dalam acara ini yaitu Kaprodi Paramadina Graduate School of Diplomacy Ahmad Khoirul Umam, dosen Universitas Paramadina Ph.D., Dr. Hendri Satrio, dan Direktur Eksekutif LP3ES Fahmi Wibawa.
Diskusi dipandu oleh dosen Universitas Paramadina sekaligus perwakilan dari LP3ES Joko Arizal dan dibuka sambutan dari Prof. Dr. Didik J. Rachbini selaku Rektor Universitas Paramadina.
Dr. Hendri Satrio mengawali diskusi dengan menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Prabowo dalam 100 hari pertamanya, khususnya terkait kondisi keuangan negara.
Menurutnya, usulan-usulan kontroversial seperti pengampunan koruptor yang mengembalikan uang hasil korupsi dan pemilihan kepala daerah oleh DPRD mencerminkan upaya pemerintah mencari sumber dana di tengah keterbatasan anggaran.
Sementara itu, program-program unggulan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pelunasan utang UMKM lebih banyak berfokus pada pengeluaran negara, tanpa disertai kebijakan yang strategis untuk meningkatkan pendapatan, seperti kenaikan PPN 12% yang justru dibatalkan.
Baca Juga: Bahas Tragedi Palestina dari Berbagai Perspektif, Universitas Paramadina Gelar Seminar Bersama PIEC
Dr. Hendri juga menyoroti hubungan komunikasi yang baik antara Presiden Prabowo dan Presiden sebelumnya, Joko Widodo, yang menjadi preseden baru dalam sejarah Indonesia. Namun, hal ini memunculkan spekulasi tentang keberlanjutan program-program pemerintahan sebelumnya, terutama dengan kehadiran Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden.
Selain itu, ia menggarisbawahi tantangan oposisi, yang kini hanya menyisakan PDIP sebagai partai di luar koalisi, serta berbagai kontroversi yang melibatkan menteri-menteri di kabinet Prabowo. Dalam kebijakan luar negeri, langkah pertama Presiden Prabowo yang mengunjungi Tiongkok menunjukkan arah hubungan internasional yang lebih condong ke negara tersebut.
Sementara itu, Fahmi Wibawa dalam pemaparannya menyoroti dinamika kekuasaan dan pemberantasan korupsi selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat indikasi pemusatan kekuasaan dari pemerintahan sebelumnya melalui individu-individu yang berpengaruh dalam pemerintahan baru.
Periode ini juga dianggap sebagai “masa bulan madu”, di mana pemerintah lebih banyak menyampaikan narasi optimistis dibandingkan realisasi konkret. Dalam pemberantasan korupsi, meskipun Prabowo memiliki modalitas kuat dan dianggap memiliki idealisme tinggi, aksi nyata belum terlihat.
Fahmi menilai bahwa korupsi masih menjadi tantangan besar yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya, termasuk kasus-kasus besar seperti Jiwasraya, BPJS, dan dugaan korupsi di Kementerian Keuangan, yang penyelesaiannya masih belum jelas.
Ahmad Khoirul Umam, Ph.D., menyoroti keberhasilan pemerintahan Prabowo dalam menciptakan stabilitas politik, sebagaimana dibuktikan oleh survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat approval masyarakat mencapai 80,9%. Namun, stabilitas ini dinilai tidak sepenuhnya ideal karena adanya indikasi rekayasa kekuasaan di tingkat lokal, seperti meningkatnya praktik politik uang dan banyaknya kotak kosong dalam pilkada serentak. Ia juga mengkritisi posisi PDIP yang kini mengklaim diri sebagai mitra strategis pemerintah, meskipun tidak sepenuhnya bertindak sebagai oposisi.
Prof. Dr. Didik J. Rachbini menutup diskusi dengan menyoroti tantangan parlemen dan demokrasi di era pemerintahan Prabowo. Dengan dominasi koalisi besar, DPR dikhawatirkan akan kehilangan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
Ia juga membahas pengaruh pemerintahan sebelumnya yang masih kuat dalam menentukan arah kebijakan, meskipun pengaruh ini mulai berkurang setelah kegagalan Kaesang Rakabuming menjadi kandidat kepala daerah.
Prof. Didik memberikan apresiasi kepada Megawati Soekarnoputri atas upayanya mencegah kemungkinan perpanjangan masa jabatan presiden, yang dinilai sebagai langkah penting dalam menyelamatkan demokrasi Indonesia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait:
Advertisement