Sri Mulyani Ungkap Kronologi Pemangkasan Anggaran Rp306 Triliun oleh Prabowo, Ternyata Karena Ini!

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran sebesar Rp306 triliun melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 menjadi salah satu langkah strategis yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kronologi dan latar belakang kebijakan tersebut dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2025, di Jakarta, Jumat (24/1).
Menurut Sri Mulyani, kebijakan ini bermula dari evaluasi Presiden Prabowo terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Evaluasi tersebut dilakukan setelah Presiden menghadiri acara tutup tahun dan meninjau dokumen anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang telah dan akan dilaksanakan pada tahun ini.
"Dalam dokumen anggaran tersebut, Presiden melihat secara detail. Beliau menyampaikan bahwa APBN harus lebih efisien, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak signifikan pada perekonomian, kesejahteraan, serta produktivitas nasional," ungkap Sri Mulyani.
Baca Juga: Sri Mulyani Blak-blakan Soal Masalah Coretax: Saya Mohon Maaf
Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan pada 22 Januari 2025, Presiden memberikan arahan tegas untuk memangkas belanja negara yang dinilai tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Arahan tersebut mencakup pemangkasan belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun, sehingga total mencapai Rp306 triliun.
Presiden meminta agar efisiensi dilakukan secara tajam pada berbagai pos anggaran nonprioritas.
"Belanja seperti kegiatan seremonial, rapat, seminar, pengadaan diklat, jasa konsultan, percetakan, perjalanan dinas, hingga souvenir menjadi area yang harus dikurangi atau bahkan dihapus. Semua ini dilakukan agar anggaran dapat dialihkan ke belanja yang lebih produktif," jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani menegaskan, kebijakan ini bertujuan untuk mengalihkan anggaran ke sektor-sektor yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Beberapa program yang menjadi prioritas meliputi makanan bergizi gratis, ketahanan pangan, penguatan sektor energi, perbaikan layanan kesehatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Butuh Dana Tambahan Rp100 Triliun, Begini Respon Sri Mulyani
"Penggunaan anggaran akan ditujukan pada langkah-langkah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa, industrialisasi, dan hilirisasi. Presiden ingin agar setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan bahwa kementerian dan lembaga diberikan waktu satu bulan untuk menyusun rencana realokasi anggaran sesuai instruksi Presiden. Langkah ini akan dilakukan dengan koordinasi ketat antara Kementerian Keuangan dan seluruh K/L terkait.
"Kita akan memastikan bahwa realokasi ini dapat segera diimplementasikan dengan tepat dan tidak mengganggu pelayanan publik. Ini adalah upaya untuk menciptakan APBN yang lebih sehat, efisien, dan produktif," tambahnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait:
Advertisement