BRI Hapus Utang UMKM Rp71 Triliun! Airlangga: Ini Bentuk Keberpihakan Pemerintah ke Masyarakat

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) telah menghapus kredit macet senilai Rp71 triliun, terutama bagi debitur dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan keberpihakan kepada pelaku usaha kecil.
"Untuk keberpihakan kepada UMKM sudah dilakukan hapus hutang dan hapus tagih, dan dari monitor yang terbanyak hapus tagih adalah Bank BRI," ujar Airlangga dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Menurutnya, penghapusan kredit ini bukan sekadar langkah administratif, tetapi juga bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat daya tahan UMKM di tengah tantangan ekonomi global.
"Jadi ini record ini tadi tidak dicatat. Kalau enggak salah Rp71 triliun ya, Pak. Rp71 triliun hutang masyarakat sudah dihapus tagih oleh BRI. Nah, tentu ini merupakan capaian yang merupakan komitmen pemerintah kepada masyarakat," tegasnya.
Baca Juga: Pemerintah Sudah Hapus Utang 71 Ribu UMKM, BRI Jadi Bank dengan Hapus Tagih Terbanyak
Selain menghapus kredit macet, pemerintah juga memberikan insentif bagi UMKM yang masih aktif dan ingin berkembang. Salah satu langkahnya adalah subsidi bunga 5% untuk kredit investasi, terutama bagi UMKM di sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, makanan dan minuman, serta furnitur.
"Kemudian pemerintah juga memberikan untuk UMKM kredit investasi untuk padat karya, di mana Bu Menteri Keuangan sudah setuju, apapun banknya yang memberikan kredit investasi untuk UMKM itu sektornya sektor padat karya," jelas Airlangga.
Pemerintah menargetkan inklusi keuangan mencapai 88,7%, dengan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian yang menyumbang 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja.
"Tentu saya apresiasi bahwa inisiatif BRI ini sudah melibatkan 1.000 UMKM, karena ini sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan ekspor yang tahun lalu targetnya 81 juta, tahun ini diharapkan bisa mencapai 89 juta," tambahnya.
Baca Juga: BRI Bidik Volume Sales Rp38 Miliar di BRI UMKM EXPO(RT) 2025
Asal tahu saja, kebijakan hapus tagih UMKM merupakan arahan Presiden Prabowo yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Aturan tersebut mengatur penghapusan piutang macet bagi nasabah di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta sektor UMKM lainnya. Melalui aturan ini, kredit macet pelaku UMKM di bank-bank milik negara dapat diputihkan dari laporan keuangan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri
Advertisement