Pemerintah Sudah Hapus Utang 71 Ribu UMKM, BRI Jadi Bank dengan Hapus Tagih Terbanyak

Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menerapkan kebijakan hapus utang dan hapus tagih bagi kredit macet UMKM.
Kebijakan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 dan menjadi langkah strategis dalam membantu sektor UMKM agar bisa kembali berkembang tanpa terbebani kewajiban finansial yang sulit dipenuhi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menjadi bank yang paling banyak melakukan hapus tagih terhadap kredit macet UMKM.
Baca Juga: Kabar Baik! Prabowo Hapus Biaya BPHTB Hingga PPN untuk Rakyat Kecil
Dalam acara opening ceremony "BRI UMKM EXPO(RT) dan Microfinance Outlook 2025" di ICE BSD, Tangerang, Airlangga menyebutkan bahwa setidaknya 71.000 utang masyarakat telah dihapus tagih oleh bank-bank di bawah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Dari monitor, terbanyak hapus tagih adalah BRI. Kalau tidak salah 71.000 utang masyarakat sudah dihapus tagih oleh Himbara, ini capaian komitmen pemerintah kepada masyarakat,” ujar Airlangga, Kamis (30/1).
Selain kebijakan hapus utang, pemerintah juga memberikan dukungan lain melalui kredit investasi padat karya yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Program ini dirancang untuk mendukung UMKM di sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi, seperti tekstil, alas kaki, makanan dan minuman, serta furnitur.
Baca Juga: Menteri Maman Beberkan Kriteria UMKM yang Masuk Penghapusan Piutang Macet
Langkah ini diharapkan dapat membantu UMKM mendapatkan akses permodalan yang lebih mudah untuk ekspansi usaha dan peningkatan daya saing di pasar.
Sebagai informasi, pada 2025, kebijakan penghapusan utang bank untuk UMKM ditargetkan mencakup sekitar 1 juta pelaku usaha dengan total nilai mencapai Rp 14 triliun.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi sektor UMKM, mengurangi beban keuangan mereka, serta mempercepat pertumbuhan usaha kecil dan menengah sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri
Advertisement