Pemerintah Siapkan Jurus Jitu Demi Jaga Inflasi di Kisaran 2,5%

Pemerintah menegaskan pentingnya menjaga inflasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa keberhasilan mengendalikan inflasi tahun lalu menjadi modal kuat bagi perekonomian Indonesia ke depan.

“Terhadap capaian di 2024, kami berterima kasih kepada Gubernur BI, Menteri Dalam Negeri, dan seluruh Kementerian/Lembaga yang bekerja keras agar ini bisa dicapai, dan khusus untuk 2025 yang pertama (harus dilakukan) adalah menjaga inflasi di kisaran 2,5%±1% untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers usai High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) Tahun 2025, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Baca Juga: Jaga Inflasi 2025, Pemerintah dan BI Sepakati Tempuh Tiga Langkah Strategis

Pada 2024, inflasi Indonesia tercatat sebesar 1,57% (yoy), turun dari 2,61% (yoy) pada 2023. Angka ini menjadi yang terendah dalam dua dekade terakhir dan lebih baik dibandingkan beberapa negara G20, seperti Argentina (118%), Turki (44,28%), Rusia (9,5%), dan Amerika Serikat (2,9%). Pemerintah bersama Bank Indonesia telah menyepakati langkah-langkah strategis guna memastikan inflasi tetap terkendali, termasuk menjaga inflasi dalam kisaran 2,5%±1%, menekan inflasi Volatile Food (VF) dalam kisaran 3%-5%, serta memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah melalui penetapan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027.

Peta jalan ini mencakup berbagai kebijakan, seperti stabilisasi harga pangan saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), peningkatan produktivitas pertanian, kelancaran distribusi pangan antarwilayah, serta penguatan data pangan dan komunikasi publik terkait inflasi. Pemerintah juga akan melanjutkan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada 2025 untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga. Selain itu, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2025 akan diselenggarakan pada 28 Agustus 2025 di Istana Negara Jakarta dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah telah mengalokasikan Rp144,6 triliun dalam Anggaran Ketahanan Pangan 2025 untuk melindungi harga pangan domestik dari gejolak global, meningkatkan swasembada pangan, serta memberdayakan petani kecil. 

“Dukungan APBN untuk ketahanan pangan juga diberikan melalui TKD Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik seperti pembangunan jaringan irigasi dan jalan pertanian maupun non fisik seperti pekarangan pangan lestari, pelayanan penyuluhan pertanian, dan puskeswan,” jelas Airlangga.

Baca Juga: Sumbang Surplus Neraca Perdagangan Kedua Terbesar, Menko Airlangga Perkuat Kerja Sama RI-India

Berbagai stimulus ekonomi telah dipersiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Paket Stimulus Ekonomi mencakup diskon tiket pesawat dan tol selama Ramadan dan Lebaran, Harbolnas 2025, Epic Sales 2025, dan BINA Diskon 2025. 

Selain itu, bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan diberikan kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sementara diskon tarif listrik untuk pelanggan daya 450 VA hingga 2200 VA berlaku sepanjang Januari-Februari 2025. Pemerintah juga menerapkan insentif PPN DTP untuk properti dan otomotif, PPh DTP bagi sektor padat karya, serta optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kuartal pertama 2025.

Untuk meningkatkan daya saing industri nasional, pemerintah juga akan mendorong skema Kredit Padat Karya yang ditujukan bagi industri pakaian jadi, tekstil, furnitur, kulit, alas kaki, mainan anak, serta makanan dan minuman. Skema ini menawarkan plafon pinjaman mulai dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar dengan subsidi bunga sebesar 5% dan jangka waktu fleksibel antara 5-8 tahun. 

Airlangga menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan anggaran Rp20 triliun pada 2025 untuk mencapai target penyaluran skema kredit tersebut.