Hashim Apresiasi Peran PLN dalam Perdagangan Karbon Internasional

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengapresiasi langkah progresif PT PLN (Persero) sebagai perusahaan Indonesia pertama yang masuk dalam perdagangan karbon luar negeri. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen PLN dalam memitigasi perubahan iklim dan menarik investasi hijau.

“Ini adalah langkah-langkah yang saya lihat cukup positif, signifikan untuk mendorong dan nanti membuka untuk investor-investor luar negeri, bisa membeli carbon credit di Indonesia, dan nanti likuiditas itu akan masuk ke pasar domestik kita,” ujar Hashim dalam ESG Sustainability Forum 2025 yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia, dikutip Senin (3/2/2025).

Hashim menjelaskan, pembukaan perdagangan karbon luar negeri merupakan hasil keputusan tim yang ia ketuai bersama Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, dan Dewan Ekonomi Nasional. Keputusan ini merekomendasikan agar pelaku pasar luar negeri dapat berpartisipasi di bursa karbon domestik.

“Karena kita harus mengakui bahwa Indonesia banyak kelebihan, terutama di bidang kehutanan, nature-based solutions, selama ini tidak bisa dinikmati oleh pelaku-pelaku dalam negeri karena ditutup,” jelas Hashim.

Baca Juga: AS Keluar dari Paris Agreement, Hashim: Kalau Mereka Tidak Mau Patuh, Kenapa Indonesia Harus Patuh?

Dengan dibukanya perdagangan karbon internasional, Indonesia bisa menarik arus investasi asing tanpa mengurangi pencatatan emisi dalam negeri.

“Jadi ini suatu langkah yang saya bisa umumkan hari ini, itu berdasarkan rapat yang saya pimpin kemarin, ini supaya likuiditas yang sekarang sudah siap di luar negeri bisa masuk dan menghidupi pasar karbon di dalam negeri yang namanya IDXCarbon,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa PLN bersama pemerintah terus berupaya mendorong investasi hijau, salah satunya melalui perdagangan karbon.

“Perubahan iklim adalah persoalan global, oleh sebab itu membutuhkan solusi global. Peluncuran perdagangan karbon luar negeri ini menjadi langkah konkret PLN dan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi bencana iklim yang semakin nyata,” ujar Darmawan.

PLN tidak hanya terlibat dalam perdagangan karbon melalui bursa karbon, tetapi juga melalui perdagangan langsung. Selain itu, PLN telah mengembangkan platform PLN Climate Click, yang memfasilitasi perdagangan emisi dan offsetemisi sejak 2023.

“PLN siap menjadi garda terdepan dalam upaya penurunan emisi melalui peran aktif untuk terus mengembangkan ekosistem perdagangan karbon di Indonesia," tegas Darmawan.

Baca Juga: PLN Catat Peningkatan 60 Persen Produksi Listrik Hijau dari Biomassa

Executive Vice President Transisi Energi dan Keberlanjutan PLN, Kamia Handayani, mengungkapkan bahwa PLN resmi berpartisipasi dalam perdagangan karbon internasional sejak Senin (20/1/2025). Sebelumnya, PLN hanya terlibat dalam perdagangan karbon domestik sejak akhir September 2023.

Pada perdagangan karbon internasional pertama ini, 1,78 juta ton CO2e Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) milik PLN telah diotorisasi untuk dijual ke offtaker luar negeri.

“Jadi perdagangan karbon ini memang dibukanya kalau di bursa itu mulai 2023 dan baru dibuka untuk pasar luar negeri 2025 ini. Kalau dari sisi demand PLN, 1,7 juta ton CO2e Sertifikat Pengurangan Emisi sudah diotorisasi oleh Pemerintah untuk dijual ke luar negeri,” jelas Kamia.

Langkah ini juga menjadi implementasi Artikel 6 Perjanjian Paris, sesuai hasil Conference of the Parties (COP29) di Azerbaijan pada November 2024.

“Jadi memang pertama-tama kami sampaikan apresiasi kepada Pemerintah, tadi disampaikan oleh Pak Hashim sudah mengadakan rapat secara khusus, sehingga akhirnya Pemerintah menyepakati untuk membuka pasar karbon luar negeri. Ini merupakan langkah yang positif untuk meningkatkan demand dan mendorong investasi hijau dalam negeri,” tutup Kamia.