Pendatang Baru yang Menjadi Pelopor: Transformasi Pembayaran Digital Indonesia

Kemajuan pesat di Indonesia ke era digital telah menjadikan adopsi dan integrasi sistem pembayaran digital menjadi hal yang sangat penting—bahkan mendasar— dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Transformasi ini didukung oleh penetrasi internet yang tinggi dan fondasi ekonomi yang kuat. Saat ini, terdapat sekitar 212 juta pengguna internet di Indonesia, yang mencakup 76% dari populas yang ada, dan 90% mengakses internet dari ponsel pintar.

Menurut laporan Prime Time for Real-Time 2024 dari ACI Worldwide, Indonesia mencatat hampir 2 miliar transaksi pembayaran waktu nyata pada tahun 2023, dengan pertumbuhan luar biasa sebesar 267% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 12,2 miliar transaksi pada tahun 2028, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 44,6% antara 2023 hingga 2028. Di sisi ekonomi, Indonesia terus menunjukkan posisinya sebagai kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara, dengan pertumbuhan PDB tahunan rata-rata 5,1% antara 2024 hingga 2026.

Baca Juga: Bank Digital Dituntut Lebih Adaptif di 2025, Begini Strategi Krom Bank

Peningkatan pembayaran digital yang signifikan ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang dinamis dan menunjukkan hubungan yang erat antara pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan kenaikan penggunaan pembayaran digital. MenurutLaporan Real-Time Payments: Economic Impact and Financial Inclusion 2024 dari ACI Worldwide mengungkapkan bahwa pembayaran waktu nyata diharapkan memberikan kontribusi tambahan sebesar $3,6 miliar pada PDB Indonesia pada tahun 2028, yang setara dengan 0,21% dari total PDB, atau sebanding dengan hasil produksi 304.000 pekerja.

Dari Transaksi Tunai ke Non Tunai

Perubahan besar ini tidak lepas dari peran Bank Indonesia (BI), yang memimpin revolusi digital melalui pembaruan, peningkatan, dan perluasan digitalisasi sistem pembayaran dengan menciptakan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 (BSPI).

Tujuan utama cetak biru ini adalah memastikan ketahanan sistem pembayaran terhadap tantangan ekonomi dan teknologi, serta mengintegrasikan berbagai sistem pembayaran menjadi struktur yang lebih efisien dan kohesif. Selama lima tahun terakhir, implementasi BSPI menghasilkan beberapa inisiatif penting, seperti National Open API Payment Standard (SNAP), Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), dan sistem pembayaran BI-FAST.

BI-FAST mempercepat peralihan Indonesia ke ekonomi non tunai dengan menyediakan sistem pembayaran yang cepat, mudah, aman, terjangkau, dan handal. Dengan BI-FAST, dana dapat ditransfer secara instan antarbank menggunakan nomor rekening, nomor ponsel, atau alamat email penerima.

Laporan Prime Time for Real-Time 2024 dari ACI memproyeksikan bahwa pada tahun 2028, transaksi berbasis tunai akan menyusut menjadi hanya 3% dari total nilai transaksi di Indonesia.

Pertumbuhan Pembayaran Waktu Nyata dan Konektivitas Lintas Negara

Indonesia meluncurkan sistem pembayaran waktu nyata pertamanya, BI-FAST, yang dimiliki dan diatur oleh Bank Indonesia, pada Desember 2021. Sebagai pendatang baru, Indonesia memanfaatkan pengalaman negara lain dan, dengan dukungan ACI, berhasil meluncurkannya dalam waktu kurang dari sembilan bulan. Meski menjadi pendatang terlambat, BI-FAST berhasil menjadi salah satu inisiatif pembayaran waktu nyata terbesar di dunia, melibatkan 135 bank, agregator multi-tenant, dan peserta non-bank.

Tanpa beban infrastruktur lama, BI-FAST langsung mengadopsi standar ISO 20022, sebuah langkah strategis menuju ekosistem pembayaran yang lebih terintegrasi, efisien, dan berorientasikan pelanggan, yang mempercepat adopsi sistem ini. Menurut laporan ACI, Indonesia kini menjadi pasar pembayaran waktu nyata dengan pertumbuhan tercepat kedelapan di dunia dan ketiga di Asia Pasifik dalam hal volume, pangsa pasar, dan tingkat pertumbuhan hanya dalam dua tahun sejak diluncurkan.

Manfaat pembayaran waktu nyata juga meluas hingga melintasi negara. Melalui konektivitas pembayaran lintas batas, masyarakat Indonesia kini dapat melakukan pembayaran ke dan dari Malaysia, Thailand, Singapura, dan India, dengan rencana ekspansi ke negara lain di masa depan. Sebagai satu-satunya negara ASEAN anggota G20 dan ekonomi terbesar di kawasan, perluasan koridor pembayaran internasional ini menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Implementasi BI-FAST juga memainkan peran penting dalam membangun ekosistem pembayaran lintas batas ASEAN yang lebih besar, dengan mempromosikan interoperabilitas, mengurangi biaya transaksi, dan mendorong integrasi keuangan di kawasan ini.

Pentingnya Modernisasi Pembayaran

Sistem pembayaran kini dipandang sebagai komponen vital menurut pengalaman pelanggan. Di tengah percepatan digitalisasi, konsumen semakin mengharapkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan pembayaran kapan saja dan melalui saluran apa saja. Sektor perbankan menghadapi kebutuhan mendesak untuk memodernisasi sistem pembayaran waktu nyata, yang didorong oleh peningkatan signifikan dalam transaksi digital, harapan pelanggan yang semakin tinggi, serta peraturan yang terus berkembang.

Menurut laporan ACI, sekitar 25% dari semua transaksi pembayaran di Indonesia pada tahun 2023 dilakukan secara elektronik, dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi hampir 40% pada tahun 2028. Kode QR yang terhubung dengan dompet digital menjadi pendorong utama dalam mendorong adopsi pembayaran digital. Sebuah survei dari Global Data pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 89,8% masyarakat Indonesia memiliki dompet digital, dengan pertumbuhan penggunaannya sebesar 29,6% dari tahun 2022 ke 2023.

Dorongan BI terhadap QRIS sebagai standar nasional dan kepatuhan terhadap peraturan seperti ISO 20022 semakin mempercepat modernisasi pembayaran. Standarisasi global ini memastikan kemampuan pembayaran domestik dan lintas batas. Sistem pembayaran lama yang terfragmentasi tidak hanya menghambat pertumbuhan bisnis tetapi juga meningkatkan risiko pelanggaran keamanan dan penalti ketidakpatuhan.

Baca Juga: BI Pede Ekonomi RI Tumbuh di 5,5% di 2025

Saat Indonesia mengejar target ekonomi digital bernilai triliunan rupiah pada tahun 2030, pembayaran waktu nyata telah memantapkan posisinya sebagai penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efisiensi sistem keuangan. Dengan keberlanjutan sebagai fokus utama, Indonesia berada di jalur yang tepat menuju era pembayaran digital yang lebih mulus, aman, dan inklusif, membuka peluang untuk masa depan yang lebih makmur.