Mentan Desak Anggaran Rp16,6 Triliun untuk Bulog Segera Cair!

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta tambahan anggaran sebesar Rp16,6 triliun untuk Perum Bulog segera dicairkan. Anggaran ini diperlukan untuk menyerap Gabah Kering Panen (GKP) petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Menurut Amran, anggaran tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

"Saya ulangi, Bapak Presiden RI Prabowo Subianto telah menyiapkan tambahan anggaran Rp16,6 triliun. Insya Allah, anggaran ini akan dicairkan dalam waktu singkat, bisa saja pekan depan," ujar Amran dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Baca Juga: Mendadak Kunjungi Kementan! Prabowo Geram Minta Harga Gabah Wajib Rp6.500: Saya Tidak Main-main

Ia menegaskan bahwa dana ini sangat penting untuk memastikan Bulog memiliki modal cukup guna menyerap hasil panen petani dengan harga layak. Selain itu, Amran menekankan bahwa percepatan penyerapan gabah memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan), penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta Bulog.

"Kali ini kita harus bergerak bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab Bulog, tapi juga Kementerian Pertanian. Kita kawal dari bawah agar penyerapan gabah sesuai HPP bisa tercapai," ucapnya.

Selain kesiapan dana, pemerintah juga telah menyiapkan gudang penyimpanan guna menampung hasil panen agar proses distribusi tetap lancar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada periode Januari – Maret 2025diperkirakan meningkat 50% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai 8 juta ton. Bahkan, pada April 2025, produksi beras nasional diproyeksikan mencapai 13 – 14 juta ton, dengan surplus sekitar 4 juta ton.

Amran menegaskan bahwa puncak masa panen pada Februari – April harus dimanfaatkan secara optimal agar tidak ada hasil panen yang terbuang sia-sia atau dijual di bawah harga yang ditetapkan pemerintah.

"Pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk memastikan serapan gabah berjalan optimal, demi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional," pungkasnya.