Prabowo Pangkas Anggaran, Erick Thohir Pastikan Program BUMN Tidak Mandek

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah sebagai bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Erick enggan memberikan komentar lebih lanjut karena keputusan mengenai efisiensi anggaran masih belum final. 

“Saya tidak bisa komen mengenai anggaran karena belum putus,” kata Erick di kantor Kementerian BUMN,  Jakarta, Senin (10/2/2025). 

Baca Juga: Bukan Cuma 7! Seluruh BUMN Disebut akan Berada di Bawah Danantara

Namun, Erick menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menjadi hambatan bagi Kementerian BUMN dalam menjalankan program-program prioritas yang telah direncanakan.

Menurutnya, keterbatasan anggaran bukanlah hal baru bagi kementerian yang dipimpinnya, dan hal tersebut tidak akan mengurangi semangat kerja.

Baca Juga: Simak! Ini 10 Poin Perubahan dalam RUU BUMN

"Saya rasa selama kita kerjanya maksimal, tidak mengeluh, ya kita lakukan sebisa mungkin. Saya rasa dengan keterbatasan dana BUMN selama ini, saya nggak mengeluh, kita kerja keras aja," kata Erick.

Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan kas negara hingga Rp306,69 triliun. Dari total tersebut, Rp256,1 triliun berasal dari efisiensi belanja kementerian dan lembaga, sementara Rp50,59 triliun dari dana Transfer ke Daerah (TKD).Dari total tersebut, Rp256,1 triliun berasal dari efisiensi belanja kementerian dan lembaga, sementara Rp50,59 triliun dari dana Transfer ke Daerah (TKD).