Efisiensi Anggaran Jadi Langkah Strategis Kemenpar Tingkatkan Efektivitas dan Kolaborasi

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menjalankan berbagai program unggulan untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia setelah efisiensi pagu anggaran tahun 2025.

Menpar menyampaikannya usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII Dwan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Baca Juga: RI-Uni Eropa Berkomitmen Segera Tuntaskan Perundingan I-EU CEPA

Beberapa program unggulan tersebut antara lain Gerakan Wisata Bersih, digitalisasi pariwisata melalui Tourism 5.0, program Pariwisata Naik Kelas, pengembangan event berbasis intellectual property (IP) Indonesia, serta penguatan Desa Wisata. 

“Hari ini kami diminta untuk menjelaskan berapa efisiensi tersebut dari sisa anggaran yang telah disetujui oleh DPR untuk ditindaklanjuti,” kata Menpar Widiyanti, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Senin (17/2).

Target sektor pariwisata tahun 2025 tetap difokuskan pada peningkatan kontribusi terhadap PDB, perolehan devisa, serta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Selain itu, peningkatan tenaga kerja sektor pariwisata dan pencapaian peringkat Travel and Tourism Development Index juga menjadi prioritas. 

Menpar Widiyanti menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat pencapaian target, melainkan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta. 

Sebagai bagian dari strategi efisiensi, Kemenpar akan mengoptimalkan anggaran operasional, termasuk pengurangan biaya rapat dan perjalanan dinas, tanpa mengganggu operasional utama. 

”Kami juga melakukan sosialisasi kepada duta besar-duta besar yang akan berangkat ke luar negeri, mereka bisa menjadi agent promosi pariwisata, jadi kolaborasi tersebut kami akan tingkatkan. Kami juga mendorong investor agar bisa berinvestasi di 9 Kawasan Ekonomi Khusus dan 3 badan otorita,” kata Menpar Widiyanti.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, disampaikan bahwa efisiensi ini diharapkan dapat semakin memperkuat kinerja sektor pariwisata Indonesia di tahun mendatang.