Utang Luar Negeri RI Turun Jadi US$424,8 Miliar di Kuartal IV 2024

Bank Indonesia (BI) menyatakan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Triwulan IV 2024 mengalami penurunan. 

Posisi ULN Indonesia pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar US$424,8 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan III 2024 yang tercatat sebesar US$428,1 miliar. 

"Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4% (yoy), melambat dibandingkan 8,3% (yoy) pada triwulan III 2024," Ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Denny mengatakan, penurunan posisi ULN tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. 

"Perkembangan posisi ULN triwulan IV 2024 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," imbuh Denny.

Posisi ULN pemerintah pada triwulan IV 2024 juga menurun, menjadi sebesar US$203,1 miliar, dibandingkan dengan posisi triwulan III 2024 sebesar US$204,1 miliar. 

Baca Juga: BI Catat Utang Luar Negeri RI US$424,1 Miliar di November 2024

Namun, secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh melambat menjadi 3,3% (yoy) dari 8,4% (yoy) pada triwulan III 2024. 

"Penurunan posisi ULN pemerintah bersumber dari turunnya posisi surat utang dipengaruhi penguatan mata uang dolar AS," tutur Denny.

Sementara itu, pinjaman luar negeri dan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik masih mencatat net inflow seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. 

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN. 

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 20,8% dari total ULN pemerintah, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 19,7%, Jasa Pendidikan 16,7%, Konstruksi 13,4% serta Jasa Keuangan dan Asuransi 9,0%.

Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

Adapun, ULN swasta pada triwulan IV 2024 juga mengalami penurunan, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$194,1 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi triwulan III 2024 sebesar US$196,3 miliar. 

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,2% (yoy), lebih dalam dibandingkan 0,6% (yoy) pada triwulan III 2024.

"Perkembangan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,5% (yoy) dan 2,1% (yoy)," urai Denny.

Baca Juga: BI Ungkap Pergerakan Rupiah dan Aliran Modal Asing di Pekan Kedua Februari 2025

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,5% dari total ULN swasta.

ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7% terhadap total ULN swasta.

Denny mengatakan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. 

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,4% pada triwulan IV 2024, dari 31,1% pada triwulan III 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,8% dari total ULN.

BI bersama Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Denny.