Danantara: Superholding Baru yang Menjanjikan, Transformasi Ekonomi, atau Ancaman Baru?

Efisiensi anggaran yang mengalirkan dana sebesar Rp750 triliun ke dalam pembentukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan nasional. 

Proyek ambisius ini, yang merupakan bagian dari Prabowonomics, menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen serta penghapusan kemiskinan absolut melalui fokus pada investasi, ekspor, dan pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi. 

Dana tersebut dikumpulkan melalui serangkaian efisiensi, mulai dari penghematan anggaran di bagian Bendahara Umum Negara hingga penyisiran belanja ke level satuan dan item rinci, ditambah dengan penambahan dividen BUMN.

"Konsep ini menyerupai lembaga investasi negara ternama seperti Temasek di Singapura atau Khazanah Nasional di Malaysia, dengan harapan bahwa pengelolaan aset negara yang lebih profesional dan transparan dapat mengurangi ketergantungan pada utang dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Retta Farah Pramesti, Dosen Akuntansi Perpajakan Universitas Padjadjaran (UNPAD) kepada wartawan di Bandung, Senin (24/2/2025)

Danantara sendiri merupakan lembaga superholding yang mengintegrasikan tujuh BUMN raksasa, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID, dengan aset awal mencapai Rp14.700 triliun atau sekitar 900 miliar dolar AS.

Baca Juga: Dividen BUMN Jadi ‘Bahan Bakar’ Danantara? Ini Kata Wamen BUMN!

Proyek ini diharapkan mampu membawa transformasi ekonomi besar-besaran, menjadikan Indonesia sebagai pemain global di sektor manufaktur dan teknologi, serta keluar dari jebakan ekonomi berbasis komoditas. 

"Di balik potensi besar tersebut, tersimpan pula risiko serius yang dapat menggoyahkan perekonomian nasional jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi," ungkap Retta

Retta menilai jika tanpa pengawasan yang ketat, proyek ini berisiko menjadi sarana monopoli atau bahkan menyamar sebagai lubang hitam bagi uang negara, serupa dengan kasus 1MDB di Malaysia yang pernah mencuri perhatian dunia.

Keberhasilan Danantara sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme para pengelolanya. Jika dana sebesar Rp750 triliun ini digunakan secara efektif untuk mendanai sektor-sektor strategis dan menarik investasi global, Indonesia berpeluang untuk mengurangi beban utang serta meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan teknologi. 

"Di sisi lain, jika pengelolaan dana tersebut diwarnai oleh intervensi politik dan praktik korupsi, kepercayaan publik dan investor akan terkikis, yang pada akhirnya dapat memicu krisis ekonomi dan menurunkan peringkat daya saing nasional,"kata Retta

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan evaluasi berjalan secara transparan, dengan melibatkan lembaga independen, media, dan partisipasi masyarakat.

Selain peran pemerintah, masyarakat juga harus turut bersiap menghadapi segala kemungkinan. Di tengah ketidakpastian ekonomi yang mungkin timbul akibat kegagalan proyek ini, individu disarankan untuk menyiapkan dana darurat yang cukup dan melakukan diversifikasi investasi pada instrumen yang lebih aman, seperti emas, saham blue-chip, properti, serta reksa dana pasar uang.

"Pendekatan ini tidak hanya sebagai upaya perlindungan diri, tetapi juga sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi dampak kebijakan ekonomi yang besar dan berisiko tinggi,"ujar Retta

Baca Juga: Ekonom Yakini Danantara Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi RI

Danantara bisa menjadi simbol keberhasilan reformasi ekonomi nasional jika dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme yang konsisten. Keberhasilan proyek ini tidak hanya akan membuka jalan bagi Indonesia untuk keluar dari ketergantungan pada komoditas, tetapi juga meningkatkan daya tarik investasi global, mengurangi beban utang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Namun, jika pengelolaan dana yang sangat besar ini lemah, risiko kegagalan akan berdampak luas, mulai dari menurunnya kepercayaan publik hingga terjadinya krisis ekonomi yang merugikan.

"Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa Danantara tidak hanya menjadi sebuah proyek investasi, melainkan juga pendorong kemakmuran dan kemandirian finansial bagi Indonesia," pungkasnya.