Bendungan Jadi Pembangkit Listrik! Pemerintah Siapkan Skema KPBU PLTA

Pemerintah mempercepat pemanfaatan bendungan sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung membahas hal ini dalam pertemuan di Kantor Kementerian PU, Senin (3/3/2025).

Diana menegaskan bahwa pembangunan bendungan harus dimaksimalkan untuk mendukung ketahanan energi nasional.

“Kami ingin bendungan berperan dalam mencapai swasembada energi sesuai dengan Asta Cita. Untuk itu, berbagai langkah perlu dilakukan agar pemanfaatan bendungan lebih maksimal. Saya berharap pertemuan ini dapat mempercepat upaya tersebut,” ujarnya.

Baca Juga: Proyek KPBU Capai Rp 60 Triliun Buat Bangun Rumah Hingga PLTS di IKN

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Rachman Arief Dienaputra, menyampaikan bahwa saat ini ada tiga bendungan dalam proses KPBU, yaitu Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan (40 MW), Bendungan Bintang Bano di Nusa Tenggara Barat (6,3 MW), dan Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat (7,4 MW).

Dari total 61 bendungan yang dibangun pada 2015–2024, sebanyak 43 bendungan berpotensi untuk dikembangkan menjadi PLTA. Sebanyak 35 bendungan telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dengan kapasitas listrik 250,51 MW, sedangkan delapan lainnya masih dalam kajian dengan potensi 7,65 MW.

Baca Juga: Mau Bangun 5 Mini Hydro dan 2 PLTA, Terregra Asia Energy (TGRA) Butuh Dana Jumbo

Wamen ESDM Yuliot Tanjung menekankan pentingnya mengintegrasikan pembangunan bendungan dan PLTA dalam satu skema KPBU untuk meningkatkan efisiensi dan menarik minat investasi.

“Jika skema KPBU dapat menggabungkan pembangunan bendungan dan PLTA dalam satu paket, prosesnya akan lebih efisien. Dengan skema satu paket baik untuk irigasi, air baku maupun PLTA, perencanaan ekonomi bisa lebih matang sejak awal. Ketika ditawarkan dalam skema KPBU, nilai keekonomiannya bagi pelaku usaha juga menjadi lebih menarik,” jelas Yuliot.

Dengan skema KPBU PLTA, pemerintah berharap percepatan pembangunan infrastruktur listrik dapat dilakukan secara lebih efisien dengan keterlibatan pihak swasta, sekaligus mendorong pencapaian swasembada energi nasional.