
Pemerintah Indonesia terus mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan sejumlah langkah strategis. Salah satu terobosan penting adalah pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang kini bernilai mencapai Rp60,93 triliun. Proyek ini meliputi pembangunan berbagai infrastruktur penting, seperti apartemen, rumah tapak, jalan, serta pembangkit listrik tenaga surya.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa Presiden telah menyetujui alokasi dana sebesar Rp48,8 triliun untuk mendanai proyek-proyek yang dikelola Otorita IKN. “Rp48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi,” ujarnya.
Selain itu, Basuki menambahkan bahwa melalui program KPBU, proyek yang sedang berjalan melibatkan pembangunan 97 tower apartemen, 129 rumah tapak, dan 138,6 kilometer jaringan jalan serta multi-utility tunnel di kawasan KIPP.
Baca Juga: Pembangunan IKN Berlanjut! Prabowo Gelontorkan Rp48,8 Triliun
Selain infrastruktur perumahan dan jalan, proyek KPBU lainnya juga mencakup pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 50 MW yang baru saja diresmikan oleh Presiden. “Kami juga laporkan ground breaking yang ke-9 untuk kegiatan pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp6,49 triliun,” ujar Basuki. Selain dana dari APBN, pembangunan ini juga melibatkan investasi dari sektor swasta dan badan usaha.
Lebih jauh, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menambahkan bahwa pembangunan IKN akan terus didorong dengan alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan. Dana tersebut akan difokuskan pada pembangunan fasilitas penting seperti gedung-gedung untuk parlemen, legislatif, dan lembaga yudikatif. AHY juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal proyek ini dengan ketat dan melakukan review teknis agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
“Anggaran tersebut dipersiapkan, dialokasikan agar kami, khususnya OIKN, bisa menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk parlement, untuk legislatif dan juga untuk judikatif,” ujar AHY.
Baca Juga: Pembangunan IKN Telah Telan Biaya Rp89 Triliun Dana APBN
Dalam konteks ini, kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta sangat diharapkan untuk terus berlanjut. AHY menekankan pentingnya integrasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam pembangunan IKN, baik dari pemerintah maupun badan usaha.
Sebagai informasi tambahan, sejak 2022 hingga 2024, APBN telah menginvestasikan Rp89 triliun untuk pembangunan berbagai infrastruktur penting di IKN, seperti hunian, sarana air minum, sanitasi, kantor sekretariat, serta fasilitas peribadatan. Selain itu, investasi swasta yang telah mencapai Rp58,41 triliun juga telah mengalami kemajuan signifikan hingga September 2024.
Pembangunan IKN terus dilanjutkan dengan target agar IKN dapat menjadi Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada tahun 2028. Seiring dengan komitmen pemerintah, diharapkan IKN dapat menjadi pusat pemerintahan yang modern dan ramah lingkungan, serta dapat mendukung kesejahteraan masyarakat di masa depan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait:
Advertisement