Anggaran Terbatas, Makan Bergizi Gratis Sebaiknya Hanya untuk Siswa Kurang Mampu

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah dinilai berisiko mengalami pemborosan apabila tidak difokuskan pada siswa dari keluarga yang kurang mampu.

Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, yang mengusulkan agar program tersebut lebih selektif dalam penerima manfaat. Tujuannya agar anggaran negara tidak terbebani secara berlebihan.

Wisnu menilai jika sifat universal dari program tersebut dapat menyebabkan anak-anak dari keluarga mampu tetap menerima bantuan meskipun tidak membutuhkannya.

“Jika anggaran terbatas, sebaiknya program ini difokuskan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Wisnu dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (12/3/2025).

Baca Juga: Tambahan Anggaran Rp100 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis

Tak hanya itu, dia juga menyinggung tantangan dalam pemantauan kualitas makanan.

“Sulit memastikan bahwa makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan,” imbuhnya.

Wisnu pun mengusulkan agar Indonesia mengambil pelajaran dari negara-negara lain yang telah menjalankan program serupa secara efektif. misalnya di Amerika Serikat yang menerapkan skema Farm to Table dan melibatkan petani serta komunitas lokal untuk memastikan distribusi makanan lebih merata dan efisien.

Selain itu, program National School Lunch Program (NSLP) juga diterapkan dengan ketat, hanya menyasar anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan mengikuti standar gizi yang ketat.

“Pendekatan seperti ini bisa diterapkan di Indonesia agar MBG tidak hanya menjadi kebijakan populis, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam jangka panjang,” katanya.

Baca Juga: Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Butuh Rp25 Triliun per Bulan

Lebih lanjut, dia juga mengingatkan bahwa sistem pengelolaan MBG yang terlalu sentralistik bisa membuat vendor besar mendominasi pengadaan makanan, sedangkan para petani kecil dan UMKM lokal tersingkir. 

Maka dari itu, dia mengingatkan agar pemerintah daerah (Pemda) diberikan kewenangan yang lebih besar dalam implementasi program MBG agar dapat memberdayakan pelaku usaha lokal.

Untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan program, ia merekomendasikan adanya audit independen serta partisipasi masyarakat dalam pemantauan. Selain itu, pemerintah harus lebih selektif dalam pengalokasian anggaran agar sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan tidak terdampak negatif.

“Jika dikelola dengan baik, MBG dapat memberikan dampak positif bagi kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja di masa depan,” pungkas Wisnu.