Krisis Bahan Baku, Kemenperin Usulkan Moratorium Ekspor Kelapa Bulat

Industri pengolahan kelapa di Indonesia kini tengah menghadapi krisis bahan baku yang berdampak pada produktivitas dan tenaga kerja. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan adanya tiga kebijakan strategis guna memperkuat daya saing di sektor tersebut.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, mengatakan bahwa kebijakan pertama yang diusulkan yakni moratorium ekspor kelapa bulat selama 3 hingga 6 bulan. Langkah ini diharapkan dapat menstabilkan pasokan bahan baku bagi industri dalam negeri.

"Kebijakan tata kelola kelapa harus segera diterapkan mengingat kelangkaan bahan baku telah mengancam kelangsungan industri dan berdampak pada pengurangan tenaga kerja," ujar Putu, dalam keterangannya yang dikutip Senin (24/3/2025). 

Baca Juga: Lewat Operational Excellence, Kemenperin Optimalkan Layanan Industri di Tengah Masa Efisiensi

Tak hanya itu, Kemenperin juga mengusulkan penetapan standar harga bahan baku yang menguntungkan baik bagi para petani maupun pengusaha. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menormalisasi harga kelapa agar lebih stabil dan berkeadilan.

Sementara itu, usulan ketiga adalah pemanfaatan dana pungutan ekspor yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk program peningkatan produktivitas tanaman kelapa, pemberdayaan usaha tani, serta pengembangan ekosistem industri pengolahan kelapa terpadu.

Baca Juga: Kelapa Sawit Kini Lebih Hijau! Agroforestry Jadi Tren Baru di Industri Perkebunan!

Kemenperin menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan petani. 

"Kami akan terus berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan ini berjalan cepat dan efektif demi keberlanjutan industri dan pertumbuhan ekonomi nasional," tutup Putu.