Teken MoU dan PKS, Menpar Apresiasi Peran BPS Dukung Pengebangan Pariwisata RI

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Penandatanganan MoU diwakili oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Baca Juga: Fundamental Ekonomi Kuat, Prabowo Berupaya Tingkatkan Kepercayaan Pasar Terhadap BUMN

Sedangkan untuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, dengan Plt. Sekretaris Utama/Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud.

Penandatanganan tersebut merupakan bentuk kolaborasi Kemenpar dengan BPS dalam meningkatkan kualitas data dan informasi terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pariwisata.

Menteri Pariwisata Widiyanti mengapresiasi BPS atas perannya dalam mendukung pengembangan pariwisata di Indonesia. 

Kemenpar berkomitmen membangun sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas, yang memang sangat membutuhkan data yang akurat dan real-time untuk memahami tren wisatawan, pergerakan ekonomi, hingga dampak kebijakan yang diterapkan.

“Oleh karena itu, kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan BPS menjadi sangat strategis dalam memastikan ketersediaan data yang dapat diandalkan dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan,” kata Menpar, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Kamis (27/3).

Widiyanti menjelaskan, pemanfatan teknologi diperlukan untuk pengumpulan dan analisis data. Kemenpar sendiri telah memanfaatkan Mobile Positioning Data (MPD), yang penerapannya dilakukan secara prudent (dengan prinsip kehati-hatian) dan tetap memperhatikan prinsip perlindungan data serta privasi.

Menteri Pariwisata berharap, melalui kesepakatan kerja sama ini ke depan dapat ditingkatkan kualitas data dan kepastian pemanfaatannya secara optimal demi mendukung pembangunan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

“Dengan pendekatan berbasis data, kita dapat memastikan bahwa sektor ini tidak hanya berkembang, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti. 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan BPS akan mendukung Kementerian Pariwisata dalam penyediaan data stastistik yang dibutuhkan.