Industri Produsen Peralatan Listrik Desak Pemerintah RI Nego Tarif Impor dengan Trump

Hal tersebut dikarenakan pengenaan bea masuk 0% untuk produk-produk dari Asia Tenggara, China dan India sementara di dalam negeri sudah mampu untuk menghasilkan produk-produk tersebut.

“Yang menjadi kendala utama adalah tidak tersedianya bahan baku di dalam negeri, sehingga kita tergantung dengan impor, sementara di negara-negara lain, China contohnya, bahan baku melimpah sehingga kecepatan dan daya saing mereka akan lebih unggul."

Yohanes turut meminta agar kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) tetap dipertahankan dan tidak dilonggarkan guna merespon kebijakan kenaikan BMI AS.

Baca Juga: Tarif Balasan Trump Dinilai Jadi 'Palu Godam', Kadin Desak Reformasi Ekonomi RI Dipercepat

Ia menyatakan, kebijakan TKDN telah terbukti ampuh meningkatkan demand produk manufaktur dalam negeri, terutama dari belanja pemerintah. Kebijakan TKDN juga telah memberi jaminan kepastian investasi dan menarik investasi baru ke Indonesia.

"Banyak tenaga kerja Indonesia bekerja pada industri yang produknya dibeli setiap tahun oleh pemerintah karena kebijakan TKDN ini. Pelonggaran kebijakan TKDN akan berakibat hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia," urainya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, apabila kebijakan TKDN Pemerintah Indonesia dianggap sebagai salah satu penyebab terbitnya kebijakan BMI AS tersebut, maka perlu dibicarakan secara bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat, selektif produk apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat untuk tidak dikenakan kebijakan TKDN ini.

"APPI mendorong agar Pemerintah Indonesia merespon perang tarif dengan tarif juga. Jangan isu perang tarif digeser pada isu NTM (Non Tariff Measure) atau NTB (Non Tariff Barrier). Kalau perlu, Pemerintah Indonesia beri tarif masuk 0 persen pada produk manufaktur kelistrikan AS," tutupnya.