Kadin Renovasi 500 Rumah Tak Layak Huni, Tanpa Sentuh Dana Negara

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meluncurkan program renovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai bagian dari empat program percepatan (quick win) yang dicanangkan pada tahun ini.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menegaskan bahwa program tersebut tidak menggunakan dana dari APBN, APBD, BUMN, maupun BUMD. Sebaliknya, renovasi RTLH dilakukan melalui kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat.

“Sayang sekali jika kita berkiprah di Jakarta, tapi banyak tetangga kita masih tinggal di rumah yang tidak layak,” ujar Anindya di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Baca Juga: Kadin Buka Suara Soal Ajakan untuk Mengosongkan Rekening Bank DKI

Ia menyampaikan bahwa empat quick win Kadin mencakup program makan bergizi gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis (PKG), perlindungan tenaga kerja migran, dan penyediaan hunian layak serta terjangkau. Dari keempatnya, renovasi RTLH menjadi sorotan utama.

Dari total 500 rumah, sebanyak 200 unit ditargetkan berada di Jakarta, 100 unit di Jawa Barat, 100 unit di Banten, serta masing-masing 50 unit di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bangka Belitung.

Renovasi rumah dilakukan melalui kerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Baca Juga: Menteri PKP Gandeng Swasta Bangun Rumah untuk Wartawan dan Pekerja

Menteri PKP, Maruarar Sirait, turut hadir meninjau langsung salah satu lokasi renovasi di Kelurahan Johar Baru, Tanah Tinggi, Jakarta. Ia menyebut proyek ini sebagai bukti bahwa sinergi antara masyarakat dan pelaku usaha mampu melahirkan solusi konkret tanpa bergantung pada dana negara.

“Kita ingin pembangunan ini tidak hanya memperbaiki rumah, tapi juga menggerakkan roda ekonomi di daerah lewat keterlibatan vendor lokal, terutama anggota Kadin,” tambah Anindya.

Sebagai informasi, renovasi RTLH ini menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong industrialisasi berbasis kerakyatan.