Bos BI Beberkan 3 Faktor Ekonomi RI Solid di Tengah Gonjang Ganjing Tarif Trump

Bank Indonesia (BI) menyatakan optimisme terhadap ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, khususnya akibat memanasnya kebijakan tarif resiprokal antara negara-negara besar dunia.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengungkapkan terdapat tiga indikator utama yang memperkuat keyakinan tersebut dalam menjaga ketahanan eksternal Indonesia.

Pertama, Perry menyoroti bahwa defisit transaksi berjalan Indonesia diperkirakan hanya berada di kisaran 0,5 hingga 1,3 persen dari PDB, jauh di bawah ambang batas 3 persen yang secara internasional masih dianggap aman untuk negara berkembang.

Baca Juga: Tak Heran Dipelototi AS, BI Ungkap Transaksi QRIS Terus Melesat Hingga 169%

“Sepanjang defisit transaksi berjalan tidak lebih dari 3 persen, maka stabilitas eksternal tetap terjaga,” ujar Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4/2025).

Kedua, defisit tersebut diyakini dapat ditutup oleh surplus transaksi modal dan finansial, yang bersumber dari aliran dana portofolio, penanaman modal asing (PMA), serta kebijakan strategis pemerintah seperti pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan optimalisasi sektor sumber daya alam (SDA).

“Dengan dukungan surplus di sisi transaksi modal dan finansial, secara keseluruhan neraca pembayaran Indonesia diproyeksikan akan surplus,” tambahnya.

Baca Juga: Gegara Trump, BI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Jatuh ke Bawah 5%

Indikator ketiga adalah tingginya cadangan devisa, yang pada akhir Maret 2025 tercatat mencapai US$157,1 miliar. Jumlah ini dinilai mampu menutup kebutuhan impor selama 6,7 bulan, atau impor plus pembayaran utang luar negeri selama 6,5 bulan—jauh di atas standar kecukupan internasional.

“Ini yang membuat kami optimis bahwa ketahanan eksternal Indonesia tetap solid menghadapi dinamika global yang sedang berlangsung,” ujar Perry.

Namun demikian, Perry mengingatkan bahwa meskipun kebijakan tarif AS dan Tiongkok saat ini ditunda selama 90 hari, potensi dampaknya tetap perlu dipantau. Terutama terhadap ekspor langsung Indonesia ke AS dan dampak tidak langsung melalui Tiongkok.

“Kami bersama pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan assessment berkala terhadap perkembangan ini,” tutupnya.