Ini 5 Tawaran RI di Meja Dagang AS

Pemerintah Indonesia menyodorkan lima poin utama sebagai landasan kerja sama strategis dalam negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS). Tawaran ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan dagang yang adil dan saling menguntungkan antara kedua negara.

Airlangga menegaskan bahwa seluruh proposal yang diajukan Indonesia dirancang dengan mengedepankan kepentingan nasional. “Tawaran Indonesia kepada Amerika Serikat untuk mewujudkan kerja sama perdagangan yang adil, fair and square, sepenuhnya mengacu kepada kepentingan nasional dan dirancang untuk menjaga perimbangan setidaknya pada lima manfaat,” ujarnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Bertemu Menkeu AS Bahas Tarik-Ulur Tarif Resiprokal

Poin pertama dalam tawaran Indonesia adalah memenuhi kebutuhan dan menjaga ketahanan energi nasional. Pemerintah menekankan pentingnya memastikan akses dan stabilitas pasokan energi dalam negeri melalui kerja sama dengan AS.

Kedua, Indonesia mendorong peningkatan akses pasar ke Amerika Serikat, khususnya melalui kebijakan tarif yang lebih kompetitif bagi produk ekspor nasional. Pemerintah ingin agar produk unggulan Indonesia memiliki daya saing yang setara di pasar global.

Ketiga, pemerintah mengusulkan deregulasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha, memperluas perdagangan, dan mendorong investasi yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Proposal Dagang Indonesia Dipuji AS: Lengkap dan Menguntungkan

Keempat, Indonesia menginginkan kerja sama dalam supply chain atau rantai pasok industri strategis, termasuk pengembangan dan pemanfaatan critical minerals yang memiliki nilai tinggi dalam sektor industri global.

Kelima, Indonesia menekankan pentingnya akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dari Amerika Serikat, mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pertanian, dan renewable energy. Kerja sama di bidang ini diharapkan mempercepat transformasi ekonomi berbasis inovasi di Indonesia.

Airlangga menyampaikan bahwa pendekatan Indonesia telah diterima dengan baik oleh lembaga-lembaga pemerintahan AS seperti United States Trade Representative (USTR), Department of Commerce, dan Department of the Treasury. Mereka membuka ruang untuk pembahasan teknis yang lebih mendalam dalam dua pekan ke depan.

Indonesia telah menandatangani non-disclosure agreement (NDA) dengan USTR, menandai masuknya Indonesia ke fase resmi negosiasi dan menjadi satu dari 20 negara yang telah memulai proses awal. Pemerintah juga tengah melakukan konsultasi internal dengan para pemangku kepentingan dalam negeri untuk menyiapkan kelanjutan dialog teknis dengan pihak AS.