APBN Tekor! Sri Mulyani Sebut Pendapatan Negara Naik Jadi Rp516 T, Tapi Pengeluaran Lebih Ngebut Capai Rp620 T!

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatatkan lonjakan pendapatan hingga Rp200 triliun dalam waktu sebulan. Namun, belanja negara yang jauh lebih tinggi tetap menyebabkan defisit anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga 31 Maret 2025, total belanja negara mencapai Rp620,3 triliun, jauh melampaui pendapatan negara yang sebesar Rp516,1 triliun.

“Kalau teman-teman wartawan melihat posisi pendapatan negara di bulan Februari (2025) mencapai Rp316,9 triliun. Jadi, dalam waktu satu bulan, Maret saja, pendapatan negara mengalami kenaikan (sekitar) Rp200 triliun sendiri,” terang Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2025, Selasa (30/4), di Kantor Pusat Kementerian Keuangan.

Baca Juga: APBN Tekor Rp 104,2 triliun, Pemerintah Tarik Utang Rp250 Triliun

Kenaikan pendapatan tersebut terdiri dari peningkatan signifikan penerimaan pajak dari Rp187,8 triliun menjadi Rp322,6 triliun. Kepabeanan dan cukai meningkat dari Rp52,6 triliun menjadi Rp77,5 triliun, dan PNBP melonjak dari Rp76,4 triliun menjadi Rp115,9 triliun.

Namun, realisasi belanja negara dalam periode yang sama tetap lebih besar. Pemerintah menggelontorkan Rp413,2 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp207 triliun untuk transfer ke daerah, sehingga total belanja negara mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1 persen dari pagu anggaran tahun ini.

“Yang menarik pada postur APBN hingga akhir Maret (2025), baik pendapatan negara maupun belanja negara, keduanya terhadap persentase target APBN adalah di 17%. Ini adalah hal yang relatif yang menggambarkan kecepatan yang relatif sama. Ini cukup baik, karena berarti kita masih optimis bahwa postur (APBN) 2025 yang diatur dalam UU 62 tahun 2024 mengenai APBN 2025 masih terjaga secara konsisten,” jelas Sri Mulyani.

Baca Juga: Realisasi APBN 2025 Capai Rp250 Triliun, Sri Mulyani: Dirancang Prudent dan Tetap Efisien

Meski terjadi defisit secara keseluruhan, Menkeu menekankan bahwa pemerintah masih mencatatkan surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp17,5 triliun. Surplus ini dinilai penting untuk menunjukkan pengelolaan fiskal yang hati-hati.

“Posisi ini cukup baik dan kita akan tetap menjaganya sesuai dengan Undang-undang Nomor 62 tahun 2024 (mengenai APBN 2025). Melalui UU ini, APBN 2025 didesain dengan keseimbangan primer negatif Rp63,3 triliun. Jadi kalau sekarang ini masih positif maka ini adalah suatu hal yang bagus,” ujarnya.

Meski penerimaan negara menunjukkan pemulihan, beban belanja negara yang tinggi tetap menekan postur anggaran. Pemerintah dinilai perlu menjaga konsistensi pertumbuhan pendapatan agar tidak terus tertinggal dari pengeluaran negara.