GCG dan Digitalisasi Jadi Kunci BUMD Kian Berkembang

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan transformasi digital dinilai menjadi kunci utama dalam memperkuat kinerja dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap perekonomian nasional. Hal ini menjadi napas utama dalam ajang Top BUMD Awards 2025 yang digelar di Hotel Raffles Jakarta, Senin (28/4/2025).

Acara tahunan yang diselenggarakan oleh Majalah TopBusiness bersama Institut Otonomi Daerah (I-Otda) dan sejumlah pakar ini memberikan penghargaan kepada BUMD berprestasi dari seluruh Indonesia. Tahun ini merupakan penyelenggaraan ke-10 sejak dimulai pada 2016, dengan diikuti oleh 238 BUMD—naik 8,2% dari tahun sebelumnya.

Baca Juga: Tingkatkan Produktivitas IKM Komponen Otomotif, Kemenperin Dorong Digitalisasi

Topik besar tahun ini mengangkat tema: “Tata Kelola dan Digitalisasi dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD.”

“Tata kelola perusahaan menjadi isu yang sangat kuat akhir-akhir ini. GCG menjadi aspek yang sangat penting dan fundamental untuk diimplementasikan BUMD di Indonesia,” ujar M. Lutfi Handayani, Ketua Penyelenggara sekaligus Pemimpin Redaksi Majalah TopBusiness.

Baca Juga: Gandeng BUMN & BUMD, Pemprov Sumsel Bedah Ribuan Rumah Warga

Ia menambahkan, jika GCG dan digitalisasi dijalankan secara konsisten, BUMD akan tumbuh kuat dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan di daerah maupun nasional.

Mengacu data 2024, Indonesia memiliki 1.073 BUMD dengan aset mencapai Rp961,1 triliun, ekuitas Rp257,6 triliun, pendapatan Rp115,2 triliun, dan laba bersih Rp24,3 triliun. Rasio keuangan seperti ROA (2,53%), ROE (9,43%), dan net profit margin (21,09%) menunjukkan performa yang relatif baik, bahkan lebih tinggi dibandingkan rerata BUMN.

“Kami berharap bahwa tiap provinsi bisa memiliki lebih banyak BUMD,” ujar Dr. Yusharto Huntoyungo, Kepala BSKDN Kemendagri yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri. Ia menyebut masih terjadi ketimpangan antarprovinsi dalam jumlah BUMD.

Ia juga menekankan perlunya pemetaan oleh pemerintah daerah untuk mendorong BUMD potensial agar berkontribusi lebih besar terhadap daerahnya.