APBN Defisit Rp104 Triliun, Erick Thohir Kerahkan 'Pasukan BUMN'

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan kesiapan penuh kementeriannya untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Erick menyebut telah bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu guna membahas strategi peningkatan pendapatan negara.

"Kami di Kementerian BUMN akan berkolaborasi dan bersinergi dengan Kemenkeu untuk bisa mendorong pertumbuhan dan menjaga kestabilan ekonomi nasional," ujarnya, melalui pernyataan di akun Instagram resminya yang dikutip Kamis (1/5/2025). 

Baca Juga: BUMN Kini di Bawah Danantara, Rosan Teriak Lantang: Tak Ada Toleransi Bagi Koruptor!

Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2025 pada Selasa (30/4/2025). Dalam laporan itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga 31 Maret 2025, total belanja negara telah mencapai Rp620,3 triliun, melampaui pendapatan negara yang hanya sebesar Rp516,1 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, pendapatan negara pada Februari 2025 berada di angka Rp316,9 triliun, kemudian meningkat sekitar Rp200 triliun hanya dalam waktu satu bulan menjadi Rp516,1 triliun pada akhir Maret.

Peningkatan pendapatan ini ditopang oleh lonjakan signifikan pada beberapa pos penerimaan negara, yakni pajak yang naik dari Rp187,8 triliun menjadi Rp322,6 triliun, kepabeanan dan cukai dari Rp52,6 triliun menjadi Rp77,5 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Rp76,4 triliun menjadi Rp115,9 triliun.

Namun, realisasi belanja negara tetap lebih besar dibanding pendapatan. Pemerintah telah mengucurkan Rp413,2 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp207 triliun untuk transfer ke daerah, sehingga total belanja negara menembus Rp620,3 triliun atau setara 17,1 persen dari pagu anggaran tahun ini.

Baca Juga: Danantara Pegang Kendali 844 BUMN, Total Aset Rp15.169 Triliun

Kendati mencatat defisit, pemerintah masih mampu mencatatkan surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp17,5 triliun. Sri Mulyani menilai posisi ini masih tergolong baik dan mencerminkan pengelolaan fiskal yang hati-hati.

"Posisi ini cukup baik dan kita akan tetap menjaganya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 (mengenai APBN 2025). Melalui UU ini, APBN 2025 didesain dengan keseimbangan primer negatif Rp63,3 triliun. Jadi kalau sekarang ini masih positif, maka ini adalah suatu hal yang bagus," terang Sri Mulyani.

Erick Thohir memastikan Kementerian BUMN akan menjadi garda depan dalam upaya pemerintah meningkatkan penerimaan dan menjaga keseimbangan fiskal demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.