Wujudkan Pendidikan Bermutu, Mendikdasmen Terima Rekomendasi dari 8 Komisi

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menghadiri Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Konsolnas Dikdasmen) Tahun 2025 yang berlangsung di Depok, Jawa Barat, pada Rabu (30/4/2025).

Mendikdasmen secara resmi menerima hasil rekomendasi dari delapan komisi dalam Konsolnas tersebut. Pada sambutannya, dirinya menyampaikan apresiasi atas semangat kebersamaan seluruh peserta selama tiga hari pelaksanaan kegiatan.

Baca Juga: Perdagangan Saham MEJA Dibuka Kembali, UDNG Justru Kena Suspensi BEI

“Tiga hari kita bersama-sama mencurahkan pikiran, gagasan, dan praktik-praktik baik untuk memajukan pendidikan nasional. Forum Konsolidasi Nasional ini terasa begitu indah karena kita memiliki semangat, visi, dan komitmen yang sama bahwa Indonesia masa depan dan berkemajuan bisa kita wujudkan melalui pendidikan yang bermutu untuk semua,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemendikdasmen, Jumat (2/5).

Mendikdasmen juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. 

“Kami ingin memperkuat bagaimana Pendidikan Bermutu untuk Semua dapat terwujud. Tidak hanya dibutuhkan partisipasi, tetapi juga gerakan yang terkonsolidasi dengan baik. Inilah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengangkat martabat Indonesia,” lanjutnya.

Mengakhiri sambutannya, Mendikdasmen memberikan apresiasi atas dukungan daerah terhadap penguatan karakter anak bangsa melalui gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. 

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan masukan dari seluruh peserta, terutama atas poin-poin kritis yang akan menjadi agenda kita bersama ke depan,” pungkasnya.

Perwakilan Komisi 1, Emy Rosana Saleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, menyampaikan bahwa sidang komisi terkait Rancangan Rencana Strategis Kemendikdasmen 2025-2029 telah menghasilkan tiga poin rekomendasi yaitu akses, mutu, dan tata kelola.

“Untuk akses, kami menekankan pada penyediaan akses bagi wilayah tanpa satuan pendidikan, karena di daerah-daerah masih banyak wilayah kecamatan terpencil yang tidak mendapatkan akses. Kedua, rekomendasi kami adalah mengoptimalisasikan pemenuhan dan peningkatan mutu guru hingga strategi pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Lalu dari sisi tata kelola, kita semua harus mensinergikan bagaimana nanti kebijakan terkait dengan pengelolaan dari anak putus sekolah ataupun wajib belajar 13 tahun,” jelasnya.

Perwakilan Komisi 2, Taufiq Mursad  dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, menyampaikan rekomendasi penguatan kebijakan terkait program pembangunan dan revitalisasi sekolah. Ia mendorong penggunaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh dinas pendidikan sebagai dasar perencanaan dan sasaran program pembangunan yang akurat.

Perwakilan Komisi 3, Maryam dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, menyampaikan rekomendasi terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Maryam mengatakan agar dilakukan analisis daya tampung oleh pemerintah daerah dalam tahap perencanaan SPMB dan penguncian Dapodik sesuai dengan daya tampung pada saat pengumuman pendaftaran, sebagai upaya transparansi pelaksanaan SPMB. Selain itu, untuk menjawab isu daya tampung, dapat dilakukan pelibatan satuan pendidikan swasta terakdreditasi dan satuan-satuan pendidikan lainnya melalui kerja sama.

Perwakilan Komisi 4, Katman dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyampaikan sejumlah praktik baik pemanfaatan Rapor Pendidikan oleh pemerintah daerah (Pemda) dan satuan pendidikan agar menjadi referensi bagi daerah ataupun satuan pendidikan lainnya. Salah satunya, Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan analisis pemetaan mutu pendidikan di wilayahnya menggunakan data Rapor Pendidikan dengan menganalisis kesenjangan kualitas hasil belajar. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kemudian dipetakan kecamatan dan satuan pendidikan mana yang perlu diprioritaskan untuk perbaikan.