Program Barak Militer Diusulkan Jadi Program Nasional, JPPI: Ya itu Artinya Kerja Kemendikdasmen Gagal Total

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menilai bahwa usulan untuk menjadikan program barak militer bagi anak "nakal" sebagai kebijakan nasional, seperti yang digaungkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, adalah tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia.

Itu artinya, Menteri HAM secara tidak langsung mengakui kegagalan total Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam menjalankan mandatnya.

"Bagaimana mungkin, di era modern ini, pemerintah justru melirik model pendidikan yang kaku dan represif ala militer sebagai solusi? Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat dan pengingkaran terhadap esensi pendidikan yang seharusnya membebaskan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi anak secara holistik," kata Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI.

Ia menambahkan jika program barak militer benar-benar diterapkan, ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa Kemendikdasmen telah angkat tangan dan gagal total dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif.

Sekolah seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak, tempat mereka belajar dengan gembira, berinteraksi secara sehat, mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan membangun karakter yang kuat melalui pendidikan yang humanis dan beradab. 

"Memaksakan model barak militer yang sarat dengan disiplin kaku dan potensi kekerasan justru akan membunuh potensi anak, mematikan nalar kritis, dan menciptakan generasi yang patuh buta tanpa memiliki kemerdekaan berpikir," kata Ubaid.

Karena itu, JPPI dengan tegas menyatakan bahwa usulan ini adalah kemunduran peradaban dan bentuk keputusasaan yang memalukan dari pemerintah, untuk itu JPPI meminta pembatalan total terkait wacana penerapan program barak militer sebagai kebijakan pendidikan nasional.