Premanisme Hambat Investasi, Prabowo Harus Segera Turun Tangan

Sebuah video viral yang menampilkan desakan sejumlah perwakilan organisasi masyarakat dan pelaku usaha lokal kepada kontraktor asing proyek pabrik PT Chandra Asri Alkali (CAA) di Cilegon memicu kekhawatiran luas soal iklim investasi di Indonesia. Mereka menuntut agar porsi pekerjaan diberikan langsung kepada mereka tanpa melalui proses lelang resmi.

Insiden ini terjadi di tengah pembangunan pabrik senilai Rp15 triliun yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025. Proyek tersebut diharapkan memproduksi 400.000 ton kaustik soda dan 500.000 ton Ethylene Dichloride (EDC) per tahun, sekaligus mendukung program hilirisasi nasional, menekan impor hingga Rp4,9 triliun, dan membuka ribuan lapangan kerja.

Namun, alih-alih menyambut proyek bernilai besar itu dengan kolaborasi, video tersebut memperlihatkan tekanan non-prosedural yang memunculkan kembali persoalan laten dalam dunia investasi Indonesia: dominasi aktor-aktor lokal di luar sistem formal.

Baca Juga: Kadin Cilegon Palak Chandar Asri, Anindya Bakrie Bakal Sikat Aksi Premanisme Perusak Iklim Investasi

Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menilai kejadian ini sebagai bentuk premanisme yang kerap menjadi beban tambahan bagi investor, baik di proyek PSN maupun non-PSN. Ia menyebut tekanan semacam itu sebagai penghambat utama efisiensi ekonomi Indonesia.

“Premanisme di lapangan, baik oleh ormas maupun oknum pejabat, menambah cost yang seharusnya tidak ada dalam investasi. Ini membuat Indonesia jadi negara ekonomi berbiaya tinggi, dan akhirnya banyak investor yang memilih mundur,” ujarnya.

Nailul menambahkan bahwa insiden semacam ini menurunkan efisiensi ekonomi, tercermin dari tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga.

Ia juga menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap investor. “Kalau ini dibiarkan, kita kalah sama preman. Pemerintah harus tegas. Bahkan Presiden terpilih Prabowo perlu turun langsung kalau perlu,” kata Nailul.

Baca Juga: Perkuat Ekosistem Bisnis, Chandra Asri dan Glincore Akuisisi Pabrik Chevron di Singapura

Baca Juga: Presiden Prabowo Tiba di Brunei Darussalam untuk Kunjungan Kenegaraan

Nailul menyerukan penguatan institusi penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Polri untuk menindak segala bentuk pungli, baik yang dilakukan oleh pejabat maupun ormas. “Pemerasan sudah cukup jadi alasan untuk membubarkan ormas. Kecuali, aparat penegak hukum kita kalah oleh ormas,” tegasnya.