KPK Ungkap Celah Korupsi dalam Kasus Pemerasan Pengurusan TKA di Kemnaker

Ia mengatakan celah yang digunakan pelaku adalah dalam pembuatan RPTKA yang merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta & PKK).

"Dari pemerasan yang dilakukan periode 2019 sampai dengan 2024, KPK telah mengidentifikasi bahwa oknum-oknum di Kementerian Ketenagakerjaan tersebut menerima uang kurang lebih Rp53 miliar," pungkas Budi.