Dunia Terus Menemukan Bukti Israel Lakukan Kejahatan Kemanusiaan di Gaza

Dunia kembali menemukan bukti kuat atas kejahatan dari Israel. Negara itu diduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, Palestina.

Dilansir dari Reuters, Rabu (11/6), laporan terbaru menyebutkan bahwa pembunuhan massal terhadap warga sipil yang berlindung di sekolah dan tempat ibadah merupakan bagian dari kejahatan pemusnahan yang tengah berlangsung di Gaza.

Baca Juga: Trump Bakal Hubungi Netanyahu, Kesal Israel Ganggu Negosiasi Iran-AS

Eks Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Ketua Komisi Penyelidikan Palestina, Navi Pillay mengatakan bahwa tindakan militer menunjukkan adanya kampanye sistematis untuk menghapus kehidupan Palestina di Gaza.

“Kami melihat semakin banyak indikasi bahwa mereka menjalankan kampanye yang disengaja untuk memusnahkan kehidupan Palestina di Gaza,” kata Pillay.

“Penargetan terhadap kehidupan pendidikan, budaya, dan keagamaan rakyat akan merusak tidak hanya generasi sekarang tetapi juga generasi mendatang," tambahnya.

Komisi tersebut menyelidiki serangan terhadap fasilitas pendidikan, serta situs keagamaan dan budaya, untuk menilai apakah hukum internasional telah dilanggar.

Israel dalam laporan itu dinyatakan telah menghancurkan hampir seluruh gedung sekolah dan universitas, serta lebih dari separuh situs keagamaan dan budaya di Gaza.

“Pasukan Israel melakukan kejahatan perang, termasuk menyerang warga sipil secara langsung dan pembunuhan yang disengaja,” tulis laporan tersebut.

“Dalam membunuh warga sipil yang berlindung di sekolah dan tempat ibadah, pasukan keamanan Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pemusnahan," tambahnya.

Komisi juga menyoroti bahwa pendidik dan siswa perempuan menjadi target khusus, dengan tujuan untuk menghalangi perempuan dan anak perempuan terlibat dalam aktivitas publik dan advokasi.

Baca Juga: Dibobol Tehran, Dokumen Nuklir Rahasia Israel Sukses Dikantongi Iran

Adapun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak temuan tersebut. Ia menyebut laporan dan penyelidikan yang dilakukan sebagai bias dan antisemitik dan telah menarik keterlibatan negaranya dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Februari 2025.