Ekonomi Jabar Stabil tapi Deflasi Mengintai, BI Dorong Strategi Ekonomi Tradisi dan Digitalisasi

Inflasi Jawa Barat berada dalam zona terkendali dengan rata-rata 1,47%, melampaui Kota Cirebon yang mencatatkan angka 0,9%. Sukabumi menjadi daerah dengan capaian inflasi yang relatif tinggi namun tetap stabil, menunjukkan kondisi ekonomi yang cukup positif. Namun, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengingatkan agar tren ini tidak membuat lengah.

 “Kita harus waspada. Kalau tidak, bisa terjadi deflasi, dan itu juga tidak baik. Kalau deflasi, yang terdampak adalah produsen,” ujar Herman kepada wartawan di Kabupaten Karawang, Rabu (11/6/2025).

Ia menegaskan, target inflasi nasional yang ideal ada di kisaran 2,5% ± 1%. Dengan angka saat ini di Jabar hanya 1,47%, maka risiko deflasi harus diantisipasi secara serius.

Untuk itu, Gubernur Jawa Barat mendorong strategi ekonomi berbasis kombinasi antara tradisi dan digitalisasi. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan lahan rumah tangga, seperti menanam cabai atau kacang di pekarangan dan galengan sawah.

 “Kalau keluarga bisa atur belanja dan pendapatan, pendapatannya didorong dengan kreativitas. Misalnya tanam cengek di depan rumah. Itu bisa tahan belanja dapur. Pengeluaran ditekan, pendapatan dimaksimalkan. Keluarga jadi sejahtera,” imbuh Herman.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Jabar saat ini di kisaran 4,9%. Pemerintah menargetkan bisa menembus angka di atas 5% pada akhir tahun. Kunci utamanya adalah mendorong konsumsi masyarakat, dengan cara menjaga daya beli lewat pengendalian inflasi.

Tak hanya konsumsi, belanja pemerintah dan investasi juga menjadi penopang utama. Tahun 2024, investasi Jabar mencapai Rp251 triliun, tertinggi di Indonesia. Namun, tantangan berikutnya adalah menjadikan investasi inklusif, tak hanya padat modal tetapi juga padat karya agar menekan angka pengangguran.

Baca Juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Resmikan e-Budgeting dan e-Voting di 5.000 Desa, Revolusi Digital Dimulai!

Digitalisasi juga terus digencarkan hingga tingkat desa. Program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah kini diperluas dari provinsi, kabupaten/kota, hingga ke pemerintah desa.

“Digitalisasi harus sampai ke masyarakat. Tapi yang manual juga tetap dijaga, karena masih ada masyarakat yang belum terbiasa. Keadilan layanan tetap harus hadir,” jelas Herman.

Kepala Bank Indonesia Jawa Barat, Mohammad Nur, mengapresiasi sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan BI dalam mengendalikan inflasi dan mendorong digitalisasi.

Ia juga menyebutkan bahwa sektor UMKM kini telah mengalami transformasi digital, terutama di bidang kuliner dan fesyen. Sistem pembayaran digital semakin umum digunakan, memperluas pasar dan mempercepat transaksi.

"Yang menarik, digitalisasi digabung dengan nilai-nilai tradisional. Nilai-nilai luhur dari tradisi itu menjadi pegangan dalam meningkatkan kinerja,” pungkasnya.