Satu Kasus dari Pabrikan Mobil EV, Pemerintah Ingin Ubah Aturan Pemberian Subsidi

Pemerintah Thailand berencana merevisi aturan subsidi kepada produsen kendaraan listrik (EV), karena ingin memperjelas ketentuan perusahaan yang tidak dapat memenuhi persyaratan produksi lokal.

Kementerian Keuangan Thailand akan meminta Komite Kebijakan Kendaraan Listrik Nasional untuk merevisi ketentuan tersebut.

Ini berkaitan dengan kasus Neta Auto Thailand yang saat ini menghadapi masalah likuiditas, mengadakan diskusi dengan Departemen Cukai minggu lalu tentang penangguhan pembayaran subsidi, yang mencapai 150.000 baht per kendaraan.

Produsen EV menawarkan diskon langsung kepada konsumen dan kemudian mengklaim penggantian dari pemerintah. Kemenkeu Thailand mengatakan bahwa pembeli yang telah membeli EV berdasarkan program subsidi tidak akan terpengaruh oleh perubahan apa pun

Berdasarkan kebijakan EV 3.0 pemerintah, produsen diharuskan memproduksi EV secara lokal tahun ini dengan rasio 1,5 unit untuk setiap 1 unit yang diimpor.

Berdasarkan ketentuan ini, Neta harus memproduksi 19.000 EV di dalam negeri tahun ini, tetapi sejauh ini baru memproduksi 4.000.

Wakil Menteri Keuangan Thailand Paopoom Rojanasakul bilang pemerintah telah membayar lebih dari 2 miliar baht dalam bentuk subsidi kepada Neta berdasarkan program tersebut.

Setelah Neta mengalami masalah likuiditas dan gagal memenuhi target produksinya, Departemen Cukai menangguhkan pembayaran subsidi tambahan sebesar 400 juta baht kepada perusahaan tersebut.

Kementerian Keuangan telah mengusulkan perubahan aturan yang mengharuskan produsen EV untuk menyerahkan rencana produksi kompensasi setiap dua bulan.

"Jika mereka gagal mengikuti rencana tersebut, pemerintah berhak untuk menangguhkan pembayaran subsidi," kata Paopoom.