Sekolah Rakyat Program Unggulan Presiden Prabowo Sasar Anak dari Keluarga Berpenghasilan Rp1–2 Juta

Sekolah Rakyat, program unggulan Presiden Prabowo Subianto, akan mulai beroperasi pada Juli 2025. Program ini ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Dalam diskusi bertema “Sekolah Tanpa Sekat: Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat” yang digelar Direktorat Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyebut Sekolah Rakyat dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Selain itu, Agus menyebut mayoritas orang tua calon siswa berpenghasilan Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan dan bekerja di sektor informal.

"Sekolah Rakyat itu dimaksudkan oleh Pak Presiden, dalam rangka memotong transmisi kemiskinan dan memuliakan orang-orang miskin. Yang lebih penting lagi (adalah) membangun harapan, semangat baru bagi orang-orang miskin yang selama ini tidak bisa membayangkan bahwa anaknya bisa sekolah dan dia diberdayakan," tutur Agus dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (28/6/2025).

Baca Juga: Presiden Prabowo Optimistis Swasembada Energi Lebih Cepat, Ini Kontribusi Pertamina

Selain pendidikan gratis berbasis asrama, pemerintah juga akan menggulirkan program pemberdayaan ekonomi lintas kementerian serta renovasi rumah tidak layak huni untuk orang tua siswa. Langkah ini bertujuan membangun semangat baru di lingkungan keluarga miskin.

Sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan beroperasi pada tahap awal, menampung 9.755 siswa dengan dukungan 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik. Sekolah-sekolah ini mencakup jenjang SD hingga SMA dan berdiri di atas lahan minimal 8,5 hektare dengan fasilitas lengkap.

“Rencananya pada 14 Juli siswanya sudah masuk, gurunya juga sudah tersedia kepala sekolah, tenaga pendidikan. Termasuk fasilitas-fasilitas pendidikan harus sudah siap,” kata Agus Jabo.

Program ini menjadi bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan, dengan target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 dan kemiskinan nasional di bawah lima persen pada 2029. Untuk itu, intervensi berbasis data DTSEN diperkuat melalui pengecekan lapangan oleh 34 ribu pendamping PKH.

Baca Juga: Proyek Energi Terbarukan di 15 Provinsi Diresmikan Presiden Prabowo, PGE Mulai Eksplorasi PLTP Gunung Tiga 55 MW di Lampung

“Kemensos sudah melakukan ground check (melalui) pendamping PKH sekitar 34 ribu, (yang langsung) ke keluarga penerima manfaat,” jelasnya.

Pemerintah juga menyiapkan ekspansi Sekolah Rakyat dengan memanfaatkan 122 Balai Latihan Kerja dan 45 gedung pemerintah daerah. 

“Juli ini kita sudah aman 100 (Sekolah Rakyat) dan sekarang sedang kita persiapkan membangun 100 (Sekolah Rakyat). Pak Presiden minta minimal 20.000 siswa khusus untuk orang-orang miskin dan miskin ekstrem,” tutur Agus Jabo.

Dalam jangka panjang, program ini ditargetkan menjangkau hingga 500.000 siswa miskin di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.