APBN Tak Cukup, Sri Mulyani Ajak Swasta Genjot Investasi Rp7.500 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan investasi baru senilai Rp7.500 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada 2026.

Target pertumbuhan ekonomi nasional ditetapkan berada di kisaran 5,2% hingga 5,8%. Untuk mewujudkan hal tersebut, nilai investasi perlu tumbuh hingga 5,9% secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Ini berarti Indonesia membutuhkan investa baru pada 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi, dengan investasi senilai minimal Rp7.500 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Ia menjelaskan, kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diproyeksikan mencapai 30%. Untuk mendorong target ini, pemerintah mengandalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai sovereign wealth fund yang menjembatani masuknya investasi dari dalam dan luar negeri.

Baca Juga: Sri Mulyani: Target Ekonomi 6% 2026 Bisa Dicapai, Tapi Tak Mudah

“Investasi Danantara difokuskan pada sektor strategis dan bernilai tambah tinggi diharapkan mampu berkontribusi signifikan terhadap target investasi pemerintah,” katanya.

Sri Mulyani juga menekankan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, sektor swasta harus didorong menjadi motor utama perekonomian.

“Target pertumbuhan yang tinggi, di mana lingkungan global masih penuh dengan ketidakpastian, tentu membutuhkan upaya lebih keras bagi pemerintah untuk mendorong sektor swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Defisit 2024 Capai Rp215,7 Triliun

Dari sisi permintaan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga menjadi salah satu faktor penting, yang perlu dijaga pada level 5,5%. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang produktif guna mendorong pendapatan masyarakat.

“Konsumsi rumah tangga menjelaskan 55 persen dari PDB nasional. Daya beli masyarakat harus dijaga, inflasi lebih rendah, kesempatan kerja yang tinggi, dan dengan berbagai intervensi pemerintah baik di bidang pangan dan energi untuk bisa menjaga daya beli,” urainya.

Untuk memperkuat fondasi konsumsi, Sri Mulyani menyebutkan bahwa pemerintah akan meningkatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menyerap 1,7 juta tenaga kerja. Program ini diharapkan memberi dampak pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap perekonomian.

Selain MBG, pemerintah juga menjalankan program strategis lainnya seperti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dengan target 80.000 koperasi, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 2,3 juta debitur, serta berbagai program perlindungan sosial. Program tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan subsidi upah, dan bantuan lainnya yang menyasar kelompok rentan.