Siap Jadi Wakil Ketua LPS, Farid Azhar Ungkap 6 Program Prioritas

Farid Azhar Nasution memaparkan enam program prioritas apabila terpilih menjadi Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/7).

Farid menekankan pengelolaan investasi secara optimal sebagai prioritas utama. Ia menyebut strategi penempatan dana LPS pada surat berharga negara (SBN) dari negara lain sebagai bentuk mitigasi risiko terhadap tekanan harga di pasar domestik.

“Yang pertama adalah penempatan investasi pada SBN negara lain. Tujuannya untuk mitigasi risiko jika SBN kita mengalami tekanan harga,” ujar Farid di hadapan Komisi XI.

Baca Juga: Siap Duduk di Kursi Panas LPS, Doddy Zulverdi Usulkan Reformasi Kelembagaan

Program kedua yang disorot Farid ialah peningkatan efektivitas anggaran. Ia mengapresiasi penyerapan anggaran tahun lalu yang mencapai 93 persen, namun menilai perlu ada evaluasi mendalam terkait efektivitas belanja kelembagaan.

“Yang perlu diperhatikan adalah apakah setiap rupiah yang dibelanjakan oleh LPS itu tepat sasaran dan mendukung tujuan kelembagaan,” terangnya.

Ketiga, Farid menilai pentingnya penguatan organisasi dan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan LPS agar mampu menjawab tantangan kelembagaan dan sistem keuangan yang semakin kompleks.

Baca Juga: Calon Wakil Ketua DK LPS Dituntut Responsif Antisipasi Gagal Bayar di Tengah Ketidakpastian

Selanjutnya, ia juga mendorong penguatan kepatuhan, tata kelola, dan sistem informasi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi (IT) sangat penting dalam mendukung mandat LPS, khususnya dalam pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk mencegah risiko kegagalan pembayaran.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya peninjauan aspek hukum terlebih dahulu. “Yang pertama kita mesti review dulu dari sisi legalitasnya. Kalau manfaat pasti ada, tapi pencatatan dan pembukuan juga harus diperhatikan,” jelasnya.

Program kelima adalah penguatan sistem pengawasan terhadap internal LPS. Farid menilai bahwa sistem pengawasan yang ada saat ini sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu diperkuat dengan konsep drill of defense.

Terakhir, Farid menyoroti perlunya penguatan kantor perwakilan LPS di wilayah Medan, Surabaya, dan Makassar. Ia menyarankan perlunya kajian apakah perlu dibentuk perwakilan di daerah lain, seiring banyaknya jumlah BPR yang harus diawasi.

“Ujungnya adalah public trust. Supaya masyarakat tahu LPS itu seperti apa dan bagaimana kehadirannya di daerah,” ungkap Farid.