Dapat Respons Pesimis, Sri Mulyani Sampaikan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 di Kisaran 5,2-5,8%

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan berada dalam kisaran 5,2–5,8%, berdasarkan asumsi dasar makroekonomi yang disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI bersama Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa target ini akan didorong melalui paket stimulus fiskal, akselerasi investasi, serta program prioritas seperti ketahanan pangan, energi, dan pembangunan infrastruktur. 

Beberapa asumsi kunci yang menjadi dasar proyeksi ini meliputi inflasi sebesar 1,5–3,5%, nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.500–16.900 per dolar AS, dan suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun sekitar 6,6–7,2%.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI Bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN, Gubernur BI dan Ketua DK OJK yang membahas asumsi dasar ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2026, Kamis, 03 Juli 2025.

Namun, tantangan global dinilai masih membayangi pencapaian target tersebut. Gubernur BI Perry Warjiyo mengingatkan risiko pelemahan ekonomi dunia, termasuk perlambatan perdagangan, kebijakan proteksionisme AS, dan ketegangan geopolitik. 

Baca Juga: Sri Mulyani Jujur! Defisit APBN akan Melebar Jadi Rp662 Triliun, Ini Biang Keroknya!

BI sendiri memproyeksikan pertumbuhan 2026 lebih konservatif, yakni 4,7–5,5%, dengan fokus pada stabilitas nilai tukar dan suku bunga. Sri Mulyani menekankan bahwa peningkatan investasi menjadi kunci utama, mengingat realisasi pertumbuhan investasi pada triwulan I-2025 hanya mencapai 2,1%, jauh di bawah kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Di sisi program prioritas, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan sejumlah inisiatif yang akan menjadi tulang punggung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, antara lain program makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah, penguatan koperasi desa, dan revitalisasi sekolah. 

Anggaran pendidikan tetap dialokasikan sebesar 20% dari APBN, meskipun sejumlah anggota DPR seperti Melchias Markus Mekeng (Golkar) mengkritik ketimpangan alokasi, terutama untuk daerah tertinggal. Mekeng mencontohkan masih banyaknya sekolah rusak di wilayah Indonesia Timur yang membutuhkan perhatian lebih.

Beberapa catatan kritis juga disampaikan anggota DPR terkait realistisitas target dan prioritas pembiayaan. Anggota Fraksi PDIP Haris Turino mempertanyakan optimisme pemerintah, mengingat proyeksi pertumbuhan 2025 hanya sekitar 4,7–5% akibat tekanan global. 

Sementara itu, Andi Juliari Paris (PAN) menyoroti alokasi stimulus mobil listrik sebesar Rp13,2 triliun yang lebih besar dibandingkan bantuan pangan senilai Rp11,9 triliun, dinilai kurang berpihak pada masyarakat miskin. Anis Byarwati (PKS) menekankan pentingnya penguatan ekonomi syariah dan UMKM untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Baca Juga: Jaga Sektor Swasta, Sri Mulyani Ingatkan Danantara Jangan Sampai Sebabkan Crowding Out

Selain itu, Hanif Dhakiri (Nasdem) mengusulkan agar elastisitas penciptaan lapangan kerja dimasukkan sebagai indikator makro baru, mengingat target pemerintah menciptakan 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun. 

Sementara itu, Ketua OJK Mahendra Siregar menyatakan komitmen untuk mendorong pembiayaan UMKM dan proyek strategis, meskipun pertumbuhan kredit perbankan hingga Mei 2025 tercatat melambat menjadi 8,43% (yoy).

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi meski di tengah ketidakpastian global. Pembahasan lebih mendalam akan dilanjutkan dalam panitia kerja (panja) Komisi XI DPR guna memastikan postur APBN 2026 realistis dan mampu memberikan dampak luas bagi masyarakat.