Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Wacana Subsidi Listrik Kripto Kandas, Pakistan Terlalu Buru-buru Ingin Garap Tambang Bitcoin

Wacana Subsidi Listrik Kripto Kandas, Pakistan Terlalu Buru-buru Ingin Garap Tambang Bitcoin Kredit Foto: Unsplash/Aleksi Raisa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakistan baru-baru ini menjadi sorotan usai rencananya memberikan tarif listrik bersubsidi kepada operasi penambangan kripto ditolak oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Islamabad dinilai terlalu buru-buru ingin adopsi ekosistem Web3.

Pendiri Fact Protocol, Mohith Agadi mengatakan bahwa penolakan tersebut tidak terlepas dari kekhawatiran atas ketidakseimbangan dan masalah fiskal yang bisa timbul dari wacana tarif listrik subsidi untuk tambang bitcoin CS.

Baca Juga: Diungkap Trump, Ini Alasan Utama Tercapainya Gencatan Senjata India-Pakistan

IMF menurutnya melihat rencana subsidi listrik untuk penambangan kripto tersebut secara mendetil,  terlebih hal tersebut dipisahkan oleh potensi ekonomi sektor kripto dan kebutuhan menjaga stabilitas infrastruktur dasar negara.

“IMF menyoroti ketegangan fundamental: penambangan kripto bisa membawa keuntungan ekonomi, tetapi tidak dengan mengorbankan kestabilan infrastruktur yang sudah tertekan,” ujar Mohith Agadi, dilansir dari Decrypt, Senin (7/7).

Agadi menambahkan bahwa adopsi kripto yang berkelanjutan harus didahului oleh prioritas pada keberlanjutan dan kesetaraan ekonomi.

“Negara-negara yang ingin memperoleh manfaat dari Web3 harus terlebih dahulu memastikan bahwa sistem dasar seperti energi bersifat tangguh dan inklusif," ungkapnya.

Pakistan sendiri dinilai gagal berkonsultasi terlebih dahulu dengan IMF. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu kekhawatiran akan krisis energi dan risiko fiskal di tengah sektor ketenagalistrikan yang telah terbebani.

Direktur Independen Jetking Infotrain India, Pranav Agarwal  menyarankan pendekatan yang lebih bertahap dan berkelanjutan untuk dilakukan oleh Pakistan.

“Pakistan bisa mulai dengan konsumsi daya yang rendah dan mempertimbangkan pemanfaatan potensi energi hidro (hydel) atau ladang surya (solar farm) untuk mengakomodasi aktivitas penambangan Bitcoin,” kata Agarwal.

Baca Juga: IPO Perdana COIN Resmi Dibuka, Ajak Investor Ritel Masuk Bursa Aset Kripto

“Seiring waktu, nilai ekonominya akan terlihat jelas bagi IMF dan pemangku kepentingan lain di pemerintahan," tuturnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Aldi Ginastiar

Advertisement

Bagikan Artikel: