Komdigi Tidak Ingin Terburu-buru Atur AI, Roadmap Masih Dikaji

Pemerintah Indonesia masih dalam tahap penjajakan untuk merumuskan pendekatan terbaik dalam mengatur kecerdasan buatan (AI), yang akan dituangkan dalam peta jalan (road map) nasional.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Raden Wijaya Kusumawardhana menegaskan bahwa Indonesia belum menetapkan model regulasi tertentu dan saat ini masih mengkaji opsi paling relevan bagi kebutuhan nasional.

"Kalau Indonesia pendekatan apa, kita mencari pendekatan yang terbaik. Kita belum memilih. Saya tidak ingin mendahului, tapi, kita akan cari pilihan terbaik," ujar Raden, dalam forum Ngopi Bareng Media pada Jumat (11/7/2025).

Baca Juga: RI Akan Jadi Pusat Komputasi Mutakhir AI dan Teknologi Kuantum di Asia

Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang AI milik Uni Eropa yang dinilai komprehensif dapat dijadikan rujukan awal. Namun demikian, pendekatan tersebut belum tentu bisa langsung diadopsi mengingat konteks dan kebutuhan Indonesia yang berbeda.

Lebih lanjut, Raden menyebutkan bahwa penyusunan regulasi AI tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Digital, tetapi juga melibatkan kementerian dan lembaga lain dalam satu kerangka kolaboratif.

Baca Juga: Gaji Ilmuwan AI Melejit hingga Rp113 Miliar, Silicon Valley Alami Perebutan Talenta Global

"Pemerintah itu, bukannya Komdigi, pemerintah itu adalah kementerian yang lain. Makanya kita akan mendengarkan. Tapi yang paling penting adalah, kita harus integratif," jelasnya.

Pemerintah, lanjut Raden, mendorong penyusunan kebijakan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga bersifat integratif dan mendukung interoperabilitas sistem digital nasional. Sistem yang terintegrasi dan terbuka dinilai krusial untuk memastikan konektivitas lintas sektor serta mendorong sinergi nasional dalam pengembangan teknologi AI.