Sri Mulyani Serukan Reformasi Arsitektur Keuangan Global yang Inklusif dan Adaptif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya membangun arsitektur keuangan global yang lebih inklusif saat menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) di Afrika Selatan.

Dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (19/7/2025), Sri Mulyani menyampaikan bahwa sistem keuangan internasional harus dirancang untuk mencakup seluruh spektrum negara, mulai dari negara berpenghasilan rendah hingga negara berkembang dan maju.

Saat ini, Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) tengah mengimplementasikan Peta Jalan G20 dan berbagai rekomendasi dari Laporan Capital Adequacy Framework (CAF) guna memperkuat kapasitas dan efektivitas pendanaan global.

Namun, menurut Sri Mulyani, perkembangan teknologi keuangan—mulai dari mata uang digital hingga aset kripto—membawa tantangan baru. Meski menjanjikan efisiensi dan kecepatan, inovasi ini juga mengandung risiko yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap fondasi arsitektur keuangan internasional agar tetap stabil, relevan, dan mampu menjawab dinamika dunia yang berubah cepat.

Pertemuan yang berlangsung pada 17–18 Juli 2025 ini juga membahas berbagai isu global lain yang menjadi perhatian utama negara-negara anggota G20. Di antaranya adalah kondisi ekonomi global yang tidak pasti akibat konflik bersenjata, ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, tingginya beban utang publik, dan meningkatnya kejadian iklim ekstrem.

Baca Juga: Sri Mulyani Buktikan APBN Jadi Tameng Ekonomi Indonesia Saat Dunia Dilanda Krisis

Sri Mulyani mengingatkan bahwa hubungan ekonomi global seharusnya tidak dilihat sebagai permainan zero-sum, di mana keuntungan satu pihak diperoleh dengan mengorbankan pihak lain. Menurutnya, perdagangan dan investasi harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai kemajuan bersama, menciptakan nilai tambah yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat.

Ia juga menegaskan bahwa ketahanan pertumbuhan ekonomi harus dimulai dari dalam negeri. Dalam menghadapi berbagai risiko eksternal, Indonesia telah mengelola ketidakseimbangan fiskal secara hati-hati melalui kebijakan countercyclical yang mampu meredam guncangan dan sekaligus mendorong reformasi struktural. Dalam hal ini, kerja sama dengan otoritas moneter terus dilakukan untuk menciptakan stabilitas dan kepercayaan pasar. Ia mencatat bahwa saat ini inflasi Indonesia tercatat sebesar 1,6 persen dengan defisit fiskal berada di angka 2,5 persen.

Dalam diskusi mengenai perpajakan internasional, Sri Mulyani juga menekankan bahwa sistem pajak global yang adil, efektif, dan stabil merupakan elemen penting dalam menciptakan ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Ia menyebut bahwa perpajakan bukan hanya soal pembagian kue ekonomi, tetapi juga landasan bagi sistem yang lebih tangguh dan setara.

Keuangan berkelanjutan juga menjadi agenda penting dalam pertemuan tersebut. Para delegasi sepakat bahwa koordinasi global diperlukan untuk mendorong efisiensi pendanaan iklim dan mendukung transisi menuju pembangunan rendah karbon. Ini termasuk upaya memperkuat adaptasi, ketahanan terhadap dampak iklim, serta memastikan interoperabilitas dalam arsitektur pembiayaan iklim global.

Selain itu, peningkatan investasi pada infrastruktur berkualitas turut disorot sebagai pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam sektor keuangan, para menteri dan gubernur bank sentral G20 kembali menegaskan komitmen mereka untuk membangun sistem keuangan yang terbuka, stabil, dan tangguh. Hal ini dilakukan melalui implementasi menyeluruh dan tepat waktu terhadap reformasi dan standar internasional, termasuk Basel III, guna menciptakan inklusi keuangan yang merata dan berdaya tahan.

Melalui seluruh pernyataannya, Sri Mulyani menyampaikan pesan bahwa reformasi arsitektur keuangan global harus terus bergerak maju, agar dunia tidak hanya mampu bertahan menghadapi tantangan, tetapi juga tumbuh bersama secara adil dan berkelanjutan.