Iran dan Tiga Negara Eropa Dikabarkan Bakal Gelar Pembicaraan Nuklir Pekan Depan

Iran bersama Inggris, Prancis, dan Jerman (E3) dilaporkan tengah menyusun rencana untuk menggelar pembicaraan baru pekan depan mengenai program nuklir dari Tehran. Hal ini menyusul peringatan dari ketiga negara euro tersebut bahwa jika negosiasi tidak segera dilanjutkan, sanksi internasional bisa diberlakukan kembali ke Iran.

Dilansir dari Reuters, Senin (21/7), prinsip pelaksanaan perundingan telah disepakati, namun waktu dan lokasi pertemuan masih dalam tahap konsultasi. Belum diputuskan juga negara mana yang akan menjadi tuan rumah pembicaraan.

Baca Juga: Pulih Cepat, Iran Selesai Gantikan Sistem Pertahanan Udara Usai Dirusak Israel

Sebelumnya, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi untuk pertama kalinya kembali melakukan diskusi sejak serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat (AS).

Araqchi menyebut bahwa jika euro ingin memainkan peran, mereka harus bertindak secara bertanggung jawab dan meninggalkan pendekatan ancaman serta tekanan, termasuk wacana snapback yang menurutnya tidak memiliki dasar hukum maupun moral.

Adapun Eropa menyatakan jika perundingan nuklir gagal, maka akan memicu mekanisme "snapback" untuk memulihkan sanksi internasional terhadap Iran. Mekanisme snapback dapat digunakan untuk mengaktifkan kembali sanksi sebelum resolusi dari Dewan Keamanan PBB.

Adapun Teheran dan Washington sempat menggelar lima putaran pembicaraan nuklir dengan mediasi dari Oman. Namun, pembahasan mengalami kebuntuan, terutama terkait tingkat pengayaan uranium di Iran. Tehran sendiri bersikeras bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan sipil.

Baca Juga: Ketua BPIP Prof. Yudian Wahyudi Ingatkan Kehadiran Nilai Pancasila di Natuna Sebagai Kekuatan NKRI, Bukan Sekedar Slogan

Adapun Inggris, Prancis, Jerman, Cina dan Rusia merupakan pihak-pihak yang tersisa dalam perjanjian nuklir dengan Iran di 2015. AS tak lagi menjadi bagian dari hal itu menyusul langkah mereka menarik diri dari kesepakatan tersebut pada 2018.