Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Konflik Lahan di Konsesi PT SSL Siak, APHI Riau: Sejengkal pun Pemegang Izin Tak Ada Hak Serahkan Areal ke Pihak Lain

Konflik Lahan di Konsesi PT SSL Siak, APHI Riau: Sejengkal pun Pemegang Izin Tak Ada Hak Serahkan Areal ke Pihak Lain Kredit Foto: Sahril Ramadana
Warta Ekonomi, Siak -

 Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Riau, Muller Tampubolon menyampaikan bahwa pengusaha yang memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) tidak dapat berbuat banyak terhadap lahan yang dikuasai.

Bahkan, kata Muller, sejengkal pun lahan area konsesi tidak bisa diberikan pengusaha kepada pihak lain.

Hal ini disampaikan Muller saat pertemuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak dengan PT Seraya Sumber Lestari (SSL) dan masyarakat Desa Tumang. Pertemuan ini merupakan buntut dari konflik yang terjadi antara PT SSL dan masyarakat beberapa waktu lalu.

"Kita memang tidak bisa berbuat apa-apa selain dari persetujuan Kementrian Lingkungan Hidup," ujarnya dalam pertemuan.

Untuk itu, dalam penyelesaian lahan berstatus kawasan hutan seperti yang terjadi di PT SSL, harus bersama-sama berkoordinasi ke pihak kementrian dan Satgas PKH.

"Sejak hadirnya Satgas PKH, kita sampai saat ini tidak tahu mau dikemanakan lahan ini. Apakah diberikan kepada PT Agrinas atau dihutankan kembali. Hanya dua opsi ini saja yang ada," katanya.

Jika diserahkan ke Agrinas, lanjutnya, pihaknya juga mengaku masih tidak mengetahui apakah nantinya masyarakat yang sebelumnya mengelola lahan tersebut akan dilibatkan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di dalam kawasan.

"Jika memang bisa, Agirnas tinggal membuat opsi atau porsi-porsi yang dapat dikerjakan oleh masyarakat," katanya.

"Contoh misalnya yang terjadi di PT Torganda, kelompok tani yang ada di dalam pengelolaan itu kembali dilibatkan setelah kebun di tindak oleh Satgas PKH dan diserahkan ke Agrinas," imbuhnya.

Ia berharap, solusi dalam penyelesaian konflik antara PT SSL dan masyarakat bisa seperti di PT Torganda. "Mungkin ini adalah solusi terbaik dari Satgas PKH," tuturnya.

Dengan demikian, Muller mengajak seluruh pihak bergandeng tangan untuk berkoordinasi dengan pihak kementrian. Jika tidak, menurutnya akan terus terjadi konflik yang berkepanjangan.

Bupati Siak, Afni Zulkifli juga mengaminkan pernyataan Muller dalam pertemuan itu. Bahkan Afni tidak menampik bahwa langkah yang disampaikan Muller yang diinginkan pihaknya. 

"Kita berharap juga begitu, PT SSL terus bersinergi bersama kami untuk memikirkan nasib masyarakat Siak," singkatnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Sahril Ramadana
Editor: Amry Nur Hidayat

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: