Rapat Paripurna DPR RI Bahas Pendahuluan RAPBN 2026 dan RKP 2026, Defisit APBN Kisarkan 2,5% dari PDB

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna ke-25 sekaligus menutup Masa Persidangan Keempat Tahun Sidang 2024-2025 pada Kamis, 24 Juli 2025. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, ini dihadiri oleh 347 anggota dewan serta perwakilan pemerintah, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. 

Salah satu agenda utama rapat adalah pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyampaikan laporan hasil pembahasan pendahuluan RAPBN dan RKP 2026 yang akan menjadi pedoman penyusunan RUU APBN 2026. 

RKP 2026 mengusung tema "Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif" dengan sejumlah target penting, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,2–5,8%, tingkat kemiskinan 6,5–7,5%, pengangguran terbuka 4,44–4,96%, dan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0–0,5%.

Delapan prioritas nasional RKP 2026 mencakup penguatan ideologi Pancasila, ketahanan pangan dan energi, pengembangan infrastruktur, pembangunan SDM, hilirisasi industri, pembangunan desa, reformasi politik dan hukum, serta harmonisasi lingkungan hidup. 

Baca Juga: Komisi X DPR Dukung Optimalisasi Tata Kelola DAK Perpustakaan Nasional Melalui Aplikasi Literaksi

Sementara itu, asumsi makro ekonomi dalam RAPBN 2026 menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2–5,8%, inflasi 1,5–3,5%, nilai tukar rupiah Rp16.500–Rp16.900 per USD, dan harga minyak mentah Indonesia USD60–80 per barel.

Kebijakan fiskal 2026 dirancang tetap ekspansif namun terukur, dengan defisit APBN berkisar 2,48–2,53% dari PDB. Pendapatan negara ditargetkan mencapai 11,71–12,31% dari PDB melalui optimalisasi pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Belanja negara akan difokuskan pada program prioritas seperti subsidi energi yang lebih tepat sasaran, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan alokasi kesehatan, dan perlindungan sosial.

Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 direncanakan sebesar 2,8–2,9% dari PDB dengan prioritas pada sinergi pusat-daerah dan peningkatan belanja produktif. Pemerintah dan DPR juga sepakat untuk mengantisipasi tantangan global, seperti dampak perang tarif AS dan perlunya reformasi subsidi energi yang lebih efisien.

Wakil Ketua Banggar DPR RI, Dr. H. Jazilul Fawaid, menegaskan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi dasar penyusunan RUU APBN 2026. Ia berharap kebijakan fiskal 2026 dapat mendorong pertumbuhan inklusif dan ketahanan ekonomi nasional. Pembahasan ini ditutup dengan pengesahan laporan Banggar dan akan dilanjutkan dengan pembahasan lebih mendalam antara pemerintah dan DPR sebelum pengesahan APBN 2026.