Penguatan Ekonomi Kerakyatan Semakin Tercermin dalam Kebijakan Afirmatif

Komitmen pemerintah terhadap penguatan ekonomi kerakyatan semakin tercermin dalam berbagai kebijakan afirmatif, termasuk penegasan bahwa belanja pemerintah harus memberikan porsi besar bagi UMKM, koperasi, dan produk dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dalam sambutannya saat pembukaan INABUYER B2B2G EXPO 2025 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Lewat Ajang Ini, UMKM Bisa Suplai Produk ke Kementerian hingga BUMN

“Hal ini menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintahan di bawah Presiden Prabowo terhadap ekonomi dan pengusaha UMKM di lapisan akar rumput termasuk dari desa-desa untuk tumbuh sejajar dengan kota dan wilayah maju lainnya,” kata Menteri Maman, dikutip dari siaran pers Kementerian UMKM, Rabu (30/7).

Selanjutnya, Menteri UMKM menjelaskan Kementerian UMKM bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta kementerian dan lembaga terkait lainnya memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menerjemahkan pesan besar Presiden ke dalam kerja-kerja nyata.

“Setiap kebijakan yang kami lakukan harus berdampak langsung pada UMKM. Semua harus memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi rakyat,” katanya.

INABUYER B2B2G EXPO 2025 merupakan ajang promisi bisnis yang diselenggarakan Kemnterian UMKM berkolaborasi dengan LKPP dan Himpunan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).

Ajang ini merupakan bentuk nyata implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, yang mengamanatkan alokasi belanja barang/jasa pemerintah sebesar 40 persen untuk pengusaha UMKM.