Wajah Ketimpangan RI: 10% Elite Kuasai Kekayaan, Separuh Warga Hidup di Bawah UMP!

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan bahwa 10% kelompok masyarakat terkaya di Indonesia menguasai 60,2% kesejahteraan nasional pada 2025. Ketimpangan distribusi kekayaan ini dinilai masih menjadi tantangan struktural meski pemerintah mencatat penurunan rasio gini.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Riza Pujarama, menjelaskan bahwa kendati rasio gini turun menjadi 0,375—lebih baik dari target nasional 0,379–0,382—kesenjangan penguasaan sumber daya tetap tinggi.

“Top 10% penduduk kelas atas menguasai 60,20% kesejahteraan,” ujar Riza dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Baca Juga: Potret Kesenjangan, Gubernur Jakarta: Orang Kaya di Jakarta Malah Tambah Kaya

Sementara itu, kelompok terbawah yang mencakup 50% populasi hanya menikmati sekitar 12% dari total pendapatan nasional. Ketimpangan ini juga tercermin dari distribusi penghasilan dan peluang ekonomi, terutama di sektor-sektor padat karya seperti pertanian.

Riza menambahkan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia, atau sekitar 52,78%, masih menerima upah di bawah upah minimum provinsi (UMP). Kondisi ini mempertegas bahwa kesenjangan tidak hanya bersifat vertikal antar individu, tetapi juga horizontal antar sektor.

Baca Juga: Fenomena Rojali-Rohana Mewabah, INDEF: Daya Beli Masyarakat Melemah

Secara geografis, ketimpangan antarwilayah juga terlihat nyata. DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Barat mencatat rasio gini di atas rata-rata nasional, mencerminkan belum efektifnya desentralisasi fiskal dalam mendorong pemerataan ekonomi.

INDEF mendorong pemerintah memperkuat reformasi perlindungan sosial, meningkatkan akses pendidikan berkualitas, serta memperluas pelatihan vokasi untuk menekan ketimpangan. “Penerima bantuan sosial harus didorong untuk berdaya dan keluar dari jerat kemiskinan,” tegas Riza.