Sinkronisasi Data Desa Jadi Senjata Baru Lawan Kemiskinan Ekstrem

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan sinkronisasi data desa untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah pedesaan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 yang mengamanatkan percepatan pengentasan kemiskinan di desa.

Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa data menjadi fondasi utama kebijakan yang tepat sasaran.

“Kopdes/Kel Merah Putih ini bisa berdampak sosial secara nyata seperti pengurangan kemiskinan, memutus rantai distribusi yang panjang, dan lainnya,” ujarnya saat menerima audiensi Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Rabu (6/8).

Baca Juga: OJK Dorong Sinergi Kopdes dan BPR untuk Perkuat Keuangan Mikro

Budi menambahkan, sinkronisasi data desa termasuk profil kemiskinan akan membantu pengelola Kopdes/Kel Merah Putih menentukan arah usaha yang sesuai potensi lokal. Ia menekankan pentingnya kerja sama antar kementerian dan lembaga untuk memastikan keberhasilan program.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyoroti kebutuhan data akurat untuk distribusi komoditas strategis bersubsidi. “Kami butuh dukungan BPS, misalnya untuk menyalurkan pupuk subsidi, kami perlu tahu berapa luas lahan pertanian dan jumlah petaninya. Dengan data yang akurat, distribusi bisa lebih tepat,” jelas Ferry.

Baca Juga: Skema Pendanaan Kopdes Merah Putih Masih Digodok, OJK Fokus Risiko Kredit

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pihaknya memiliki beragam data profil desa termasuk potret kemiskinan nasional. Per Maret 2025, jumlah penduduk miskin mencapai 23,85 juta jiwa, turun dari 24,06 juta jiwa pada September 2024. Angka kemiskinan ekstrem tercatat 2,38 juta jiwa, turun 0,40 juta jiwa dibanding Maret 2024.

Amalia menilai program Kopdes/Kel Merah Putih berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi desa. BPS juga mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan data sosial-ekonomi dari berbagai sumber hingga level desa. “Dengan data koperasi yang mengalir, kita nantinya bisa merekam seberapa jauh kontribusi Kopdes/Kel Merah Putih terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

BPS membuka peluang menyediakan aplikasi pendataan koperasi yang dapat di-overlay dengan data sensus pertanian dan potensi desa (Podes). Upaya ini diharapkan memperkuat akurasi informasi sebagai dasar pengambilan kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem di desa.