Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

BTN Minta Suku Bunga untuk Rumah Subsidi Jadi 7%

BTN Minta Suku Bunga untuk Rumah Subsidi Jadi 7% Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) meminta DPR RI mendorong pemerintah meninjau ulang kebijakan suku bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Diketahui bahwa bank pelat merah itu menilai suku bunga FLPP yang saat ini dipatok 5% terlalu rendah dan menjadi tantangan bagi industri perbankan penyalur KPR subsidi.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, bunga 5% membatasi ruang gerak perbankan dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan perumahan.

“Selanjutnya ada beberapa tantangan di slide terakhir yang butuh bantuan Bapak Ibu pimpinan Komisi VI DPR. Hal ini juga sudah kami sampaikan kepada pemerintah dan kita dengar ini sedang dalam proses untuk penyesuaian, yaitu suku bunga FLPP yang kami rasa hari ini masih sangat terlalu rendah yaitu 5%,” ujar Nixon, Kamis (21/8/2025).

Pada momen ini BTN mengusulkan agar suku bunga FLPP dinaikkan ke kisaran 6%–7% dengan catatan penambahan tenor kredit dua hingga lima tahun. Nixon mengatakan bahwa dengan skema tersebut justru dapat menurunkan beban angsuran masyarakat hingga Rp30.000 per bulan.

“Kami sudah bicara dengan pemerintah, mudah-mudahan ada lampu hijau. Kami usulkan antara 6%–7%,” tambahnya.

Nixon menjelaskan, saat ini pendanaan FLPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang mencakup 25%. Namun, ia menilai beban bunga dari SMF juga perlu disesuaikan agar tidak menggerus margin bank penyalur.

“Sumber dana FLPP selain dari APBN ada 25% pinjaman SMF. Ini kami juga sedang mengusulkan agar suku bunganya di-charge turun, karena suku bunga yang di-charge ke customer hanya 5%. Sementara kami harus bayar ke SMF 4,45%. Jadi sama-sama lembaga pemerintah, tapi kami minta agar mereka juga mampu menyesuaikan penurunan suku bunga yang kami rasakan cukup mahal untuk pembiayaan FLPP ini,” jelas Nixon.

Usulan BTN tersebut menjadi sorotan lantaran FLPP merupakan program strategis pemerintah dalam menyediakan akses perumahan terjangkau.

Bagi perbankan, penyesuaian bunga menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan dukungan terhadap kebijakan perumahan rakyat.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Azka Elfriza
Editor: Annisa Nurfitri

Advertisement

Bagikan Artikel: