Dinonaktifkan dari DPR, Segini Harta Kekayaan Eko Patrio!

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus pelawak, Eko Handro Purnowo atau Eko Patrio, resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai anggota DPR RI setelah menuai kritik publik atas aksinya berjoget DJ di kantor parlemen. Di tengah polemik tersebut, harta kekayaan Eko ikut menjadi sorotan.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2023 yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2 September 2024, total kekayaan Eko tercatat sebesar Rp182,99 miliar. Setelah dikurangi kewajiban berupa utang Rp51,46 miliar, harta bersihnya mencapai Rp131,52 miliar.

Baca Juga: Eko Patrio dan Uya Kuya Dinonaktifkan sebagai Anggota DPR

Mayoritas kekayaan Eko berupa tanah dan bangunan senilai Rp166,03 miliar. Aset properti tersebut tersebar di sejumlah wilayah, mulai Jakarta, Bogor, Karangasem, hingga Nganjuk. Selain itu, Eko juga melaporkan kepemilikan enam unit mobil mewah dengan nilai total Rp5,59 miliar. Beberapa di antaranya Jeep Rubicon, Subaru BRZ, dan Toyota Alphard.

Eko turut mencatatkan kas dan setara kas sebesar Rp8,44 miliar serta harta bergerak lainnya senilai Rp1,21 miliar. Nilai tersebut menempatkannya sebagai salah satu anggota DPR dengan kekayaan personal yang cukup signifikan.

Baca Juga: Rumah Eko Patrio Digeruduk Massa

Sebelumnya, Eko menuai kritik setelah mengunggah video berjoget DJ di ruang kerjanya sebagai respons atas polemik tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Aksinya dianggap tidak pantas di tengah situasi sorotan publik terhadap fasilitas parlemen.

Dampak dari insiden itu, Eko dinonaktifkan dari keanggotaannya di DPR oleh PAN. Selain itu, kediamannya dilaporkan dijarah oleh sekelompok orang tak dikenal pada Minggu (31/8/2025).

Kasus ini memicu perhatian publik, bukan hanya pada tindakan Eko, tetapi juga pada profil kekayaannya yang fantastis. Pemerintah dan aparat terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai insiden penjarahan rumah Eko, sementara PAN menegaskan keputusan dinonaktifkan diambil untuk menjaga marwah partai.