Presiden Prabowo Tegaskan Lindungi Hak Rakyat Menyampaikan Pendapat, Kecam Aksi Anarki

Kepala Negara menekankan bahwa penyampaian aspirasi tidak boleh melanggar hukum dan aturan yang berlaku.

Presiden juga menyampaikan keprihatinannya atas tindakan anarkis yang terjadi di sejumlah daerah. 

“Di banyak tempat saya dapat laporan, datang truk-truk di situ ada petasan-petasan yang berat, yang besar dan ini anggota banyak kena petasan. Ada yang terbakar leher, ada yang terbakar paha. Bayangkan kalau laki-laki terbakar alat vitalnya. Ini menurut saya sudah perusuh, niatnya membakar,” imbuh Kepala Negara.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa aksi pembakaran gedung-gedung pemerintah menunjukkan adanya upaya merusak demokrasi dan mengganggu kehidupan rakyat. “Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh. Niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat. Niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan,” tegas Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa program pemerintah berfokus untuk membela rakyat kecil, sehingga aksi-aksi anarki justru merugikan masyarakat luas. “Saya kumpulkan semua pengusaha besar. Saya katakan, kamu sudah besar, kau kerja dan kalau kau kerja dengan baik, kau penting. Berarti kau menciptakan lapangan pekerjaan. Saya harus urus yang paling lemah, yang paling miskin,” imbuh Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan adanya indikasi kelompok tertentu yang secara terencana menciptakan kerusuhan dengan cara mendatangi suatu wilayah yang bukan asal mereka, melakukan pembakaran, perusakan, hingga memicu amarah masyarakat. Kepala Negara menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk upaya yang membahayakan stabilitas bangsa dan tidak dapat ditoleransi karena merugikan rakyat banyak.

“Jadi ini keprihatinan saya. Tapi tidak ada masalah, kita akan tegas. Saya dipilih oleh rakyat. Saya punya mandat dari rakyat. Saya disumpah menjalankan undang-undang dasar, dan akan saya jalankan,” ucap Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa tindakan makar tidak dapat dibiarkan. Presiden mencontohkan peristiwa di Sulawesi Selatan yang menelan korban jiwa, di mana 4 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak terlibat politik menjadi korban akibat pembakaran gedung DPRD.