Dirut PT Timah: Tambang Ilegal Bikin Kami Selalu Kalah di Lapangan

Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS), Restu Widiyanto, mengakui perseroan kerap kalah bersaing dengan aktivitas pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR, Senin (22/9/2025).

“Kami di PT Timah yang mendapat tugas untuk melakukan semua proses bisnis secara legal, selama ini kami merasa kalah dengan yang ilegal,” ujar Restu.

Menurutnya, ketimpangan terjadi karena penambang ilegal tidak menanggung beban fiskal maupun kewajiban lingkungan. 

Baca Juga: Produksi Bijih PT Timah Turun 32 Persen, Ini Penyebabnya

“Kenapa kalah? Karena yang ilegal, namanya ilegal, tidak pernah membayar pajak, tidak pernah membayar royalti, dan sebagainya. Tetapi kami selalu pada posisi kalah karena royalti harus dibayar, kemudian jasa reklamasi juga harus dibayar,” jelasnya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, manajemen PT Timah menyiapkan tiga strategi utama. Pertama, memperkuat Satgas Internal guna melakukan penyekatan wilayah IUP di Bangka Belitung agar tidak dimasuki penambangan ilegal. 

Kedua, melakukan penertiban dengan mengorganisasi tambang ilegal menjadi legal melalui koperasi. Saat ini tercatat 30 koperasi penambang, karyawan, dan nelayan telah dibentuk, dan ke depan ditargetkan bisa mencapai 100–300 koperasi.

“Ketentuan kami hanya satu, siapapun yang menambang secara legal, karena itu timah yang didapat dari IUP PT Timah, jadi timahnya harus masuk ke PT Timah,” tegasnya.

Baca Juga: Optimalkan Logam Tanah Jarang, Pemerintah Fokus Tata Kelola Timah

Langkah ketiga adalah penertiban kolektor. PT Timah siap membina kolektor yang mau diarahkan secara legal, sementara bagi yang tidak mau, akan dikeluarkan dari wilayah IUP.

“Mudah-mudahan dengan ketiga cara ini, harkat dan keuntungan masyarakat bisa naik sehingga Bangka Belitung menjadi surga untuk masyarakat yang tinggal di Bangka Belitung,” pungkasnya.